Tautan-tautan Akses

Dana Aspirasi DPR Munculkan Polemik di Berbagai Kalangan


Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta (Foto: VOA/Ahadian)

Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta (Foto: VOA/Ahadian)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago mengungkapkan Pemerintah sulit mengakomodasi usulan DPR tersebut dalam rancangan APBN 2016.

Keputusan DPR yang menyetujui pembagian anggaran dana aspirasi sebesar Rp 20 Milyar per anggota setiap tahun, terus menuai kritikan dari berbagai kalangan. Presiden Joko Widodo, didesak untuk menolak permintaan dana aspirasi dari DPR itu yang jika ditotal mencapai kurang lebih Rp 11,2 trilyun rupiah per tahun.

Peneliti anggaran dari Indonesia Budget Center Roy Salam di Jakarta Selasa (30/6) mengatakan, penolakan Pemerintah tidak cukup hanya disampaikan oleh para menterinya, namun harus disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada publik.

"Hari ini memang kita baru bisa melihat statemen. Tapi statemen oleh Jokowi lewat Menteri Sekretariat Negara bahwa Jokowi tidak setuju soal dana aspirasi. Yang dibutuhkan publiK adalah, Jokowi bisa menyampaikan sendiri. Agar, publik bisa melihat bahwa Presiden hari ini yang katanya Presiden rakyat, itu bisa menyatakan dengan tegas tidak setuju dana aspirasi," kata Roy Salam.

Menurut Roy Salam, Presiden harus berani menolak keinginan DPR tersebut, sebab dana aspirasi DPR bisa berpotensi memunculkan broker anggaran di DPR. Karena DPR belum mengatur mekanisme verifikasi dan pengawasan program dana aspirasi tersebut.

Sikap Presiden yang tidak setuju, harus diwujudkan dengan tidak memasukkan usulan DPR tersebut ke dalam nota keuangan rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Negara/APBN 2016, yang akan diajukan bulan Juli nanti.

Penolakan terhadap permintaan adanya dana aspirasi dari para wakil rakyat di DPR, ternyata bukan hanya muncul dari masyarakat sipil, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga ikut bicara terkait masalah ini. Ahok menilai, keberadaan alokasi anggaran ini membuat fungsi DPR bergeser.

Menurutnya DPR seharusnya berfungsi sebagai penganggaran dan pengawasan, dan bukan ikut mengeksekusi anggaran pemerintah yang ada. Ahok menjelaskan, proses penganggaran pembangunan yang nantinya akan dimasukan dalam rancangan APBN 2016, seharusnya diusulkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan/musrenbang, yang menyampaikan aspirasinya di tiap daerah terkait dengan program pembangunan daerah.

"Lucu aja, ga sesuai dengan aturan. Ngapain sih DPR pegang duit ? Kan dia kan cuma legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ngapain juga harus jadi eksekutor nentuin mau beli apa ? Nanti fungsi musrenbang jadi kacau balau dong. Kalau saya sih ga setuju. Aneh aja," kata Ahok.

Setelah tujuh fraksi DPR mendukung dana aspirasi masuk dalam RAPBN 2016, pemerintah mengisyaratkan untuk menolak usulan tersebut. Selain dianggap rawan penyelewengan, usulan dana yang dikemas dalam program pembangunan daerah pemilihan ini dianggap tidak sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago mengungkapkan Pemerintah sulit mengakomodasi usulan DPR tersebut dalam rancangan APBN 2016. Menurut Adrinof, dana sebesar Rp 11,2 trilyun itu akan berimplikasi pada arah pembangunan nasional.

"Mulai dari Musrenbang paling bawah, desa kelurahan, kabupaten kota, provinsi, lalu musrenbang nasional. Nah itu adalah proses yang sudah juga menampung aspirasi masyarakat. Kemudian berdasarkan itulah disusun prioritas dan arah pembangunan. Nah kalau kemudian muncul usulan dari DPR dan usulan itu mengubah arah pembangunan, itulah yang saya katakan tidak sejalan dengan undang-undang," kata Adrinof Chaniago.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG