Parlemen China telah mengesahkan sebuah UU anti-teror kontroversial yang mengharuskan perusahaan-perusahaan teknologi asing untuk menyerahkan informasi kepada pemerintah, termasuk kunci-kunci enkripsi yang mengubah data digital menjadi kode yang tidak dapat dibaca.
Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan peraturan itu disahkan secara bulat hari Minggu (27/12) oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Laporan itu mengatakan UU itu bertujuan untuk mengatasi “terorisme di dalam negeri dan membantu menjaga keamanan dunia.”
RUU itu dikecam keras oleh Gedung Putih awal tahun ini. Presiden AS Barack Obama memperingatkan bahwa peraturan itu harus diubah apabila perusahaan-perusahaan China ingin berbisnis di AS.
Belum ada komentar segera hari Minggu dari Gedung Putih, yang juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa peraturan China itu bisa merugikan prinsip-prinsip HAM yang dijamin UU Barat.
China telah berulangkali menolak kritikan semacam itu, berargumen bahwa negara itu menghadapi ancaman “teror” mendesak, terutama di wilayah Xinjiang di sebelah barat laut yang didominasi komunitas Muslim Uighur. Beijing berusaha menghubung-hubungkan Uighurs dengan kelompok ekstremis, termasuk Taliban dan ISIS.
Hari Minggu, Xinhua mengutip seorang pejabat Kementerian Keamanan Publik An Weixing, yang membela peraturan itu di tengah “meningkatnya ancaman terorisme.”
Dia mengatakan “serangan teroris telah menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan tempat tinggal, mengancam keamanan, stabilitas, pembangunan ekonomi dan persatuan etnis.” Dia juga mengatakan UU itu akan memungkinkan “kolaborasi dengan masyarakat internasional.” [vm]
