Perdana Menteri Inggris David Cameron dan pemimpin oposisi Burma Aung San Suu Kyi mengumumkan, mereka mendukung penangguhan sanksi-sanksi terhadap bekas negara militer itu sebagai tanggapan atas reformasi demokratis.
Lawatan satu hari Cameron ke bekas koloni Inggris itu adalah yang pertama oleh seorang kepala pemerintahan Barat sejak militer Burma mengambil alih kekuasaan negara itu tahun 1962. Ia bertemu Aung San Suu Kyi di rumah tepi danau di Rangoon. Cameron mengatakan embargo senjata di negara Asia timur itu harus tetap diberlakukan, dan ia bersama Aung San Suu Kyi sepakat, penangguhan sanksi-sanksi itu harus dikaitkan reformasi demokrasi berkelanjutan di negara yang sangat dikontrol itu.
Partai pro-demokrasi Aung San Suu Kyi mengaku meraih kemenangan besar dalam pemilihan sela anggota parlemen bulan ini. Pemimpin oposisi itu menjalani sebagian besar dari 20 tahun terakhir dalam tahanan. Amerika pekan lalu mengumumkan mengurangi beberapa sanksi terhadap Burma, termasuk larangan perjalanan dan investasi. Negara-negara Barat lain juga meninjau kembali kebijakan mereka setelah pemilu sela 1 April di mana partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) merebut 43 dari 45 kursi yang tersedia.
Suu Kyi dan sekutunya akan menduduki kursi mereka 23 April, menjadi partai oposisi utama dalam parlemen yang didominasi partai-partai politik yang didukung militer. NLD memboikot Pemilu 2010 yang mengakhiri kekuasaan militer di Burma selama puluhan tahun.
Sejak menjabat setahun lalu, Presiden Thein Sein menerapkan serangkaian reformasi demokratis, termasuk kebebasan pers yang lebih besar dan pembebasan banyak tahanan politik. Cameron bertemu presiden Burma Jumat pagi, di ibukota administratif Naypytaw.
Lawatan satu hari Cameron ke bekas koloni Inggris itu adalah yang pertama oleh seorang kepala pemerintahan Barat sejak militer Burma mengambil alih kekuasaan negara itu tahun 1962. Ia bertemu Aung San Suu Kyi di rumah tepi danau di Rangoon. Cameron mengatakan embargo senjata di negara Asia timur itu harus tetap diberlakukan, dan ia bersama Aung San Suu Kyi sepakat, penangguhan sanksi-sanksi itu harus dikaitkan reformasi demokrasi berkelanjutan di negara yang sangat dikontrol itu.
Partai pro-demokrasi Aung San Suu Kyi mengaku meraih kemenangan besar dalam pemilihan sela anggota parlemen bulan ini. Pemimpin oposisi itu menjalani sebagian besar dari 20 tahun terakhir dalam tahanan. Amerika pekan lalu mengumumkan mengurangi beberapa sanksi terhadap Burma, termasuk larangan perjalanan dan investasi. Negara-negara Barat lain juga meninjau kembali kebijakan mereka setelah pemilu sela 1 April di mana partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) merebut 43 dari 45 kursi yang tersedia.
Suu Kyi dan sekutunya akan menduduki kursi mereka 23 April, menjadi partai oposisi utama dalam parlemen yang didominasi partai-partai politik yang didukung militer. NLD memboikot Pemilu 2010 yang mengakhiri kekuasaan militer di Burma selama puluhan tahun.
Sejak menjabat setahun lalu, Presiden Thein Sein menerapkan serangkaian reformasi demokratis, termasuk kebebasan pers yang lebih besar dan pembebasan banyak tahanan politik. Cameron bertemu presiden Burma Jumat pagi, di ibukota administratif Naypytaw.
