Tautan-tautan Akses

Buku Wajib Sejarah Korea Selatan Picu Kontroversi​


Lim Myeong-hee (kiri), 16, dan temannya, pelajar SMP yang membelot dari Korea Utara, belajar bahasa Inggris di SMP-SMA Hangyeore di Anseong, 80 kilometer dari Seoul, Korea Selatan (Foto: dok).

Lim Myeong-hee (kiri), 16, dan temannya, pelajar SMP yang membelot dari Korea Utara, belajar bahasa Inggris di SMP-SMA Hangyeore di Anseong, 80 kilometer dari Seoul, Korea Selatan (Foto: dok).

Buku pelajaran sejarah baru itu akan dikeluarkan tahun 2017 dan diberi judul "The Correct Textbook of History”. Buku itu akan ditulis sebuah panel guru sejarah dan akademisi yang ditunjuk pemerintah.

Menjelang keberangkatannya ke Amerika Serikat pekan ini, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengeluarkan instruksi yang akan mengharuskan sekolah-sekolah menggunakan buku pelajaran sejarah yang dikeluarkan pemerintah nasional.

Buku pelajaran baru itu akan ditujukan untuk siswa-siswa sekolah menengah, dan akan menggantikan buku-buku pelajaran yang digunakan sekarang yang diproduksi delapan penerbit berbeda.

Para pendukung konservatif Park telah mengecam beberapa buku pelajaran sejarah tersebut. Mereka mengatakan buku-buku itu bias secara politik, dan lebih mengecam pemerintah otoriter Korea Selatan di masa lalu ketimbang rezim totaliter komunis Korea Utara.

Park mengatakan, pendidikan sejarah mengenai pergulatan politik dan konflik ideologi seharusnya tidak memecah belah warga Korea Selatan.

Buku pelajaran sejarah baru itu akan dikeluarkan tahun 2017 dan diberi judul "The Correct Textbook of History”. Buku itu akan ditulis sebuah panel guru sejarah dan akademisi yang ditunjuk pemerintah.

Keputusan yang dikeluarkan hari Senin itu memicu protes para penentangnya, termasuk Moon Jae-in, Ketua Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi, partai oposisi utama di Korea Selatan.

Para penentangnya menganggap keputusan Park itu bermotif politik untuk membersihkan dan membenarkan sejarah keluarganya. Ayah Park, mendiang Presiden Park Chung-hee, yang naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta militer tahun 1961, memang berhasil memajukan ekonomi dan industri Korea Selatan, namun juga dituduh melakukan berbagai pelanggaran HAM, termasuk penganiayaan pembangkang politik dan pembunuhan warga sipil. [ab]

XS
SM
MD
LG