Dalam kunjungannya di Yogyakarta, Selasa (9/12), presiden Joko Widodo berbicara pada pembukaan Festival Anti-korupsi dalam rangka hari anti-korupsi internasional 2014 dan memberikan kuliah umum di depan civitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM).
Presiden Joko Widodo, alumnus Fakultas Kehutanan UGM menyebutkan, terdapat empat masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu korupsi, narkoba, wibawa pemerintah dan subsidi BBM.
Untuk mencegah tindak pidana korupsi, presiden Joko Widodo memilih untuk menciptakan system yang mudak dikontrol termasuk system perijinan secara online.
”Pembangunan system-lah yang akan mengurangi dan bisa mengurangi korupsi. Artinya system yang baik yang akan kita bangun itu akan sangat mengurangi (korupsi). Kalau system kita bangun, birokrasi kita akan mengikuti system yang ada. Sistem one-stop service, cash management system, pajak online, akan banyak mengurangi penyimpangan, penyelewengan tindak korupsi,” jelas Presiden Joko Widodo.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, banyak tantangan dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu KPK mengembangan upaya-upaya pencegahan melalui pendidikan, koordinasi antar instansi maupun kampanye anti-korupsi. KPK, menurut Abraham Samad, tahun 2014 berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 28,42 triliun rupiah, atau selama periode 2005-2014 mencapai 149 triliun rupiah.
“KPK selain aktif melakukan penindakan juga aktif melakukan pencegahan untuk menutup peluang-peluang terjadinya korupsi. Kami melakukan kampanye anti-korupsi, melakukan perbaikan system, pengendalian gratifikasi, pendidikan anti-korupsi dan masih banyak lagi upaya-upaya pencegahan korupsi lainnya,” kata Abraham Samad.
Di depan civitas akademika UGM, presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia saat ini berada dalam darurat narkoba. Sebanyak 4,5 juta orang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, 1,2 juta diantaranya sudah tidak bisa direhabilitasi, dan antara 40-50 anak muda meninggal tiap hari akibat penyalahgunaan narkoba.
Karena itu presiden Jokowi bertekad tidak akan memberi grasi bagi para pengedar narkoba.
“Begitu masuk meja saya (permohonan grasi), sudah saya katakan, tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba. Karena semua institusi kita sudah dimasuki barang ini,” kata Presiden Jokowi.
Dua persoalan lain yang dihadapi Indonesia, menurut presiden Joko Widodo, adalah wibawa pemerintah dan subsidi BBM.
Untuk menjaga wibawa pemerintah, presiden akan konsisten menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Akibat illegal fishing kerugian negara mencapai 300 triliun pertahun. Subsidi untuk bidang kelautan mencapai 11 trilun tetapi pemasukan negara hanya 300 miliar rupiah per-tahun.
Sementara itu subsidi BBM mencapai 433 triliun per-tahun dari APBN sekitar 2-ribu triliun lebih, dan 72 persen warga tidak memerlukan subsidi BBM (karena masyarakat mampu). Padahal untuk membangun jaringan rel kereta api di seluruh Indonesia hanya memerlukan 360 triliun rupiah.
Ditegaskan oleh presiden, pemerintah tidak menaikkan harga BBM tetapi menyalurkan subsidi untuk sector yang lebih produktif termasuk membangun infrastruktur transportasi dan pertanian untuk mencapai swassembada pangan paling lambat dalam jangka tiga tahun.
Sementara itu rektor UGM Prof. Dwikorita Karnawati di hadapan presiden mengatakan, UGM bertekad mengembangkan penelitian yang mendukung pembangunan nasional.
"Salah satu wujud tekad kami di antaranya melalui hilirisasi produk penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat, industri maupun pemerintah. Misalnya alat kesehatan dan produk untuk kesehatan serta teknologi untuk pengelolaan hutan,” kata Prof, Dwikorita Karnawati.
Di komplek kampus UGM Festival Anti-korupsi yang diselenggarakan oleh KPK masih berlangsung hingga Kamis (11/12) menampilkan diantaranya pameran, lomba kreatif tentang anti-korupsi, diskusi dan lelang barang-barang gratifikasi serta pentas seni.
