Tautan-tautan Akses

Berbagai Kalangan Berharap Indonesia Siap Hadapi MEA 2016


Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Desember 2015 menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia 2015 dan prediksi 2016.(Foto: VOA/Andylala).

Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Desember 2015 menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia 2015 dan prediksi 2016.(Foto: VOA/Andylala).

Pengamat Pasar Modal Yanuar Rizky berpendapat, Pemerintah belum secara maksimal memberikan perhatian kepada sektor usaha kecil menegah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016.

Pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau dikenal dengan istilah ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal tahun 2016 merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Indonesia.

Sejak kebijakan perdagangan yang melibatkan negara serumpun itu dicetuskan, telah mengundang polemik di berbagai kalangan, terutama seputar mengantisipasi kesiapan pelaku usaha yang tentunya didukung kebijakan pemerintah.

Prof DR. Didik J. Rachbini selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah cukup maksimal melakukan persiapan menyambut MEA 2016, khususnya di sektor pariwisata.

"Perdagangan yang bebas di ASEAN itu kan sudah dimulai belasan tahun yang lalu. Ribuan item perdagangan sudah tarifnya 0 atau di bawah 5%. Nah sekarang untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN yang 2016 ini, itu kan hanya beberapa sektor saja yang dibuka. Seperti sektor pariwisata, kesehatan dan lain-lain. Itu saya kira tidak jadi masalah ya," kata Prof DR. Didik J. Rachbini.

Didik yang juga ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menambahkan, Pemerintah harus meningkatkan pembangunan industri demi penguatan ekonomi Indonesia.

"Yang paling penting adalah investasi dan membangun industri yang selebar-lebarnya. Itulah yang sebenarnya fondasi kekuatan kita yaitu industri, yang selama 10 tahun ini terabaikan. Kalau itu kuat, tentu ekonomi kita akan kuat," lanjutnya.

Didik juga menambahkan, persaingan usaha akan semakin meningkat seiring dengan pemberlakuan MEA. Seluruh pelaku usaha dari 10 negara ASEAN boleh keluar masuk dengan fasilitas Mutual Recognition Arrangement (MRA). Ia menilai, peran Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan semakin penting dalam menjaga iklim persaingan usaha supaya tercipta kondisi usaha efisien dan menyejahterakan rakyat, iklim usaha yang kondusif, dan tidak adanya praktik monopoli.

Sementara itu, pengamat Pasar Modal Yanuar Rizky berpendapat, Pemerintah belum secara maksimal memberikan perhatian kepada sektor usaha kecil menegah dalam menghadapi MEA 2016.

"Kalau kita bicara MEA kan artinya bicara kompetitif. Sekarang saya tanya dari 8 paket kebijakan ekonomi Pemerintah, mana sih yang sudah betul-betul mengarah pada sektor usaha kecil menengah? Atapun ke peningkatan kapasitas masyarakat. Kan ga ada. Semuanya masih bersifat terlalu besar dan makro. Bagaimana kita bisa memberikan insentif kepada sektor usaha kecil menegah biar mereka punya daya kompetisi yang baik. Kan gak ada paket itu," jelas Yanuar Rizky.

Jelang penghujung 2015 Presiden Joko Widodo memastikan jajaran menterinya agar menyiapkan semua hal guna menyongsong Masyarakat Ekonomi. Pada sidang kabinet paripurna Rabu (23/12) Presiden mengatakan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk andalan Indonesia di negara-negara ASEAN. Presiden meminta Menteri BUMN agar bekerja keras mendorong dan memperkuat BUMN agar mampu bersaing dengan dunia luar.

"Pada awal tahun depan (2016) kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini adalah kesempatan sekaligus tantangan. Sudah sering saya sampaikan kita tidak boleh terus menerus jadi jago kandang. Saya kira ini Menteri BUMN bisa mendorong agar Masyarakat Ekonomi Asean ini betul-betul bisa kita gunakan untuk melangkah, untuk memperkuat daya saing kita industri kita. Baik di BUMN, di swasta. Mendorong ekspor kita," imbau Presiden Jokowi.

Presiden juga menghimbau dunia usaha di Indonesia agar tidak ragu dalam melangkah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Kita tidak perlu ragu tidak perlu khawatir. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana yang belum baik diperbaiki. Yang belum efisien diefisienkan. Yang tidak punya daya saing itu diinjeksi agar mempunyai daya saing yang balk," lanjut Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan kondisi perekonomian Indonesia sudah cukup stabil, seiring dengan pondasi kuat ditanamkan pada tahun 2015. Hal itu menurut Presiden terlihat dari sisi postur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang lebih diutamakan pada pengeluaran produktif. Hal ini juga yang menurut Jokowi memberikan kepercayaan banyak pihak terhadap Indonesia, khususnya dari sisi investor. Maka, sekarang saatnya pemerintah bekerja dan merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan.

"Di tahun 2015 kita telah membangun pondasi yang kuat. Dalam politik anggaran kita telah mengalihkan subsidi BBM untuk program-program yang langsung bermanfaat bagi rakyat. Kita juga telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur," lanjut Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan dalam APBN 2016, terlihat peningkatan yang signifikan untuk anggaran belanja ke sektor produktif. Anggaran infrastruktur meningkat 76,2 persen, anggaran pendidikan naik 25,5 persen, dan anggaran kesehatan sebesar 75,4 persen dibandingkan APBN 2015. Dengan percepatan realisasi pada 2016, tentunya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan memberikan optimisme kepada investor. Presiden optimis target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tahun depan bisa direalisasikan.

"Kepercayaan sudah ada. Investasi yang akan masuk antri. Kondisi dolar rupiah juga stabil. Kesempatan ini hanya tinggal kita. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini betul-betul ada pada kondisi yang perlu kita dorong lagi agar 2016 sesuai dengan rencana kita bisa kita naikkan menjadi 5,3 persen," belas Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan setelah melakukan deregulasi aturan dan perizinan di tingkat pusat, Presiden Joko Widodo akan membenahi aturan di daerah. Kebijakan ini akan dilakukan mulai awal 2016. Menurut Darmin, kebijakan tersebut berkaitan dengan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menjalankan bisnisnya. Darmin menambahkan, Presiden juga mengingatkan masih ada puluhan ribu aturan yang perlu dilakukan deregulasi.

"Untuk memasuki tahun 2016 tidak bisa ditawar bahwa anggaran sudah mulai dilaksanakan sejak awal Januari. Terutama yang bersifat belanja barang dan belanja modal," jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Ditambahkannya, Presiden meminta semua menteri untuk fokus pada pekerjaan di 2016, yaitu memperbaiki pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan, dan memperbaiki kesenjangan. [aw/em]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG