Tautan-tautan Akses

Belum Jelas, Efektivitas Sanksi-Sanksi PBB terhadap Korea Utara


Seorang wanita Korea Utara berjalan didepan papan yang bertuliskan "Kampanye 200 hari" di Pyongyang, Korea Utara. (Foto: Dok.)

Seorang wanita Korea Utara berjalan didepan papan yang bertuliskan "Kampanye 200 hari" di Pyongyang, Korea Utara. (Foto: Dok.)

Sanksi-sanksi PBB yang diberlakukan terhadap Korea Utara Maret lalu terkait uji coba nuklir dan peluncuran roket jarak jauh negara itu pada awal tahun ini masih sulit diketahui efektivitasnya.

Sementara harga bahan-bahan pokok di Korea Utara masih stabil, ada laporan bahwa bisnis di zona-zona pembangunan ekonomi yang dibentuk untuk mengundang investasi asing mengalami stagnasi.

Analis Lim Eul-chul dari Lembaga Kajian Timur Jauh Universitas Kyungnam mengatakan kepada VOA bahwa aktivitas ekonomi di dua zona pembangunan dekat perbatasan China telah merosot secara signifikan dalam lima bulan belakangan.

Zona Pembangunan Ekonomi Mubong dan Pulau Onsung membuat rencana pembangunan yang rinci dan China telah berencana untuk berinvestasi di kedua kawasan tersebut, ujar Lim. Namun, tambahnya, karena masyarakat internasional memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara, dan terutama karena China turut dalam sanksi-sanksi tersebut, kegiatan pembangunan di sana terhenti.

Curtis Melvin, peneliti Korea Utara di U.S.-Korea Institute di Universitas Johns Hopkins mengatakan, citra satelit di zona-zona pembangunan ekonomi Korea Utara menunjukkan tidak ada perubahan, yang mengindikasikan tidak adanya pertumbuhan atau perluasan pada tahun lalu.

Kurangnya investasi internasional tersebut antara lain merupakan dampak sanksi-sanksi PBB yang menetapkan pembatasan-pembatasan finansial yang semakin ketat terhadap perusahaan yang berbisnis dengan Korea Utara, serta dampak sanksi-sanksi Amerika yang mengizinkan penyitaan aset organisasi internasional atau individu yang terlibat dengan industri-industri Korea Utara yang dikenai sanksi, seperti pertambangan dan perbankan.

Namun Adam Cathcart, pakar Asia Timur di Universitas Leeds, Inggris, menyatakan, tanpa sanksi pun, perusahaan-perusahaan internasional enggan menanamkan modal di zona-zona pembangunan ekonomi Korea Utara karena negara itu tidak menyiapkan prasarana yang memadai.

Penegakan sanksi-sanksi internasional oleh Beijing dianggap sangat krusial karena 90 persen perdagangan Korea Utara mengalir ke atau melalui China.

Dalam tahun 2015, sebelum sanksi-sanksi diberlakukan, ekspor Korea Utara turun 14,8 persen terutama karena melambannya ekonomi China, jelas Bank of Korea di Seoul.

Korea Utara tidak menerbitkan data ekonomi, tetapi dalam beberapa bulan belakangan ada laporan bahwa sanksi-sanksi telah menimbulkan dampak.

Para pengamat melaporkan pengurangan lalu lintas kendaraan di perbatasan China-Korea Utara, penangguhan transfer uang ke bank-bank Korea Utara, dan ditingkatkannya inspeksi terhadap kapal-kapal Korea Utara yang memasuki pelabuhan China. [uh/ab]

XS
SM
MD
LG