Berminggu-minggu sebelum Presiden Amerika terpilih Donald Trump memasuki Gedung Putih, para pengkritik memperingatkan bahwa aset-aset finansialnya yang besar mengancam akan menjatuhkannya dalam konflik-konflik kepentingan yang dapat menimbulkan keraguan akan motif-motif keputusannya dan berpotensi mengecilkan kepresidenannya.
Taipan real estat miliarder itu, yang segera akan menjadi presiden AS paling kaya, tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk menjual aset-aset finansialnya dan ia tidak memperlihatkan kesediaan untuk melakukan hal itu. Namun sejumlah besar presiden AS sebelumnya telah melakukan hal itu, sementara yang lainnya -- tidak satu pun sekaya Trump -- telah membiarkan aset-aset finansial mereka diatur blind trust ketika menjabat di Gedung Putih.
Blind trust adalah pengaturan finansial dimana seorang pejabat publik memberikan administrasi kepentingan bisnis pribadinya kepada sebuah perwalian independen untuk mencegah konflik kepentingan. Dengan skema tersebut, pemilik bisnis tidak tahu bagaimana aset-asetnya dikelola.
Trump yang berusia 70 tahun mengatakan ia berencana menyerahkan kontrol kerajaan bisnisnya kepada tiga anaknya yang telah dewasa -- Donald Trump Jr., Ivanka Trump dan Eric Trump, semuanya berusia 30an — dan eksekutif-eksekutif Organisasi Trump lainnya.
Trump mengatakan ia akan membiarkan grup ini secara independen mengelola beragam usahanya yang luas yang mencakup real estat, lapangan golf dan bisnis-bisnis bermerk Trump lainnya saat ia masuk Gedung Putih untuk mengelola negara.
Trump telah menyebut pengaturan ini blind trust, namun dalam arti yang sangat berbeda dari pemahaman umumnya mengenai mekanisme finansial tersebut, dimana para manajer independen mengelola aset-aset individu, dengan hak untuk menjual dan membeli properti tanpa diketahui individu tersebut bahwa transaksi sedang dilakukan.
Sebagai presiden, keputusan Trump mengenai perjanjian perdagangan dengan pemerintah-pemerintah asing dapat mempengaruhi nilai aset-asetnya di luar negeri, sebagaimana juga dengan aksi militer.
Dalam negara AS, interpretasi udnang-undang anti-diskriminasi dan buruh dapat mempengaruhi bagaimana ia memperlakukan para pekerja di resor-resornya, sementara perubahan aturan pajak dapat menentukan berapa banyak pajak yang ia bayar dalam kesepakatan-kesepakatan bisnisnya.
Minggu lalu, bahkan saat ia mewawancarai calon-calon anggota kabinet untuk pemerintahannya, Trump bertemu di Trump Tower di New York dengan tiga mitra bisnis asal India yang membangun kompleks apartemen mewah Trump dekat Mumbai.
Bukan Blind Trust
Media-media besar di AS telah menulis secara ekstensif dalam beberapa hari ini mengenai potensi konflik yang dihadapi Trump. Lembaga-lembaga pemantau pemerintah di AS juga mengkritik pengaturan yang direncanakannya, terutama sejak Trump memsukkan ketiga anaknya itu, serta suami Ivanka, Jared Kushner, ke dalam tim transisi, yang sekarang menimbang-nimbang pemilihan pejabat-pejabat kunci dalam pemerintahan baru yang akan mengambil alih tanggal 20 Januari. Media-media melaporkan Kushner mungkin akan bergabung dengan pemerintahan bapak mertuanya itu sebagai penasihat Gedung Putih.
Richard Painter, penasihat etika mantan presiden George W. Bush, kepala negara dari Partai Republik sebelum Trump, mengatakan kepada VOA bahwa yang Trump rencanakan "bukanlah sebuah blind trust. Ia tahu aset-asetnya apa saja. Ia dapat menjualnya, atau manajer independen dapat melakukannya."
Painter mengatakan bahwa jika ia tidak menyimpan aset-asetnya ke dalam blind trust, Trump akan menghadapi konflik terus menerus antara tindakan resminya sebagai presiden dan dampaknya terhadap kekayaan pribadinya.
Ia mengatakan jika Trump melonggarkan aturan perbankan, sebagaimana diumumkannya, "hal itu dapat meningkatkan nilai-nilai real estat miliknya, setidaknya dalam jangka pendek."
Painter menambahkan bahwa Trump juga menghadapi isu hukum. Aturan AS melarang pemerintah-pemerintah asing melakukan pembayaran kepada pejabat-pejabat pemerintah papan atas, yang akan terjadi jika bank-bank nasional telah memberikan pinjaman kepada bisnis-bisnis Trump. "Setiap pembayaran akan dianggap sebagai hadiah," ujar Painter.
Karen Hobert Flynn, presiden lembaga pengawas etika pemerintah Common Cause di Washington, mengatakan "saya kira hal itu akan mengganggu kepresidenannya setiap minggu jika ia tidak melakukan apa pun mengenai hal itu."
Flynn mengatakan akan ada pertanyaan-pertanyaan ketika ia bertemu dengan para pemimpin negara-negara di mana ia memiliki kepentingan bisnis.
"Apakah negara tujuan dan orang-orang yang ia temui adalah dalam kepentingan AS atau hanya mengembangkan merk Trump?" tanyanya.
Potensi Konflik di Seluruh Dunia
Trump memiliki aset bisnis substansial di sedikitnya 18 negara, termasuk China, Korea Selatan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Uruguay, Filipina, Turki dan India.
Sebagian besar dari produk-produk komersialnya, termasuk meubel dan pakaian, dibuat di luar negeri, dan semua aktivitas itu dapat terimbas -- atau terpengaruh -- kebijakan-kebijakannya mengenai perdagangan, intervensi militer AS atau sengketa global lainnya.
Di Turki, mitra NATO dan sekutu penting AS dalam melawan kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS), Trump memiliki perjanjian lisensi yang memungkinkan namanya digunakan di dua menara di Istanbul. Namun ia membuat marah beberapa pejabat di sana karena kampanyenya untuk melarang Muslim berimigrasi ke Amerika Serikat.
Di AS, ia akan memantau badan pengumpulan pajak negara, Internal Revenue Service (IRS), setelah sebelumnya menolak untuk merilis laporan pajaknya selama kampanye pemilihan umum. Saat itu pertama kalinya dalam 40 tahun seorang kandidat presiden AS tidak mengungkapkan dokumen-dokumennya sebelum pemilihan umum.
Di Washington, ia baru-baru ini membuka hotel mewah, hanya beberapa blok dari calon rumah barunya di Gedung Putih. Namun konflik membayang juga di situ, karena kerajaan bisnis Trump menyewa properti itu untuk hotel dalam perjanjian selama 60 tahun dengan badan pengelola properti pemerintah AS.
Apa pun kemungkinan konfliknya, Trump tidak menunjukkan indikasi akan membentuk perwalian atau blind trust yang tidak akan melibatkan ketiga anaknya dari pernikahan pertamanya.
Dalam beberapa kesempatan, Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa ia ingin ketiga anaknya mengelola kerajaan bisnisnya.
Salah satu orang terdekat Trump yang paling setia selama kampanye pemilihan presiden, mantan walikota New York Rudy Giuliani, mentakan ia tidak melihat ada masalah dalam membiarkan anak-anak Trump mengawasi bisnis-bisnis ayahnya dibandingkan dengan memasukkan semua kepentingan finansialnya ke dalam perwalian independen.
Reince Priebus, pilihan Trump sebagai kepala staf Gedung Putih, menepis kekhawatiran mengenai konflik antara aset-aset Trump dan pemerintah yang akan ia ambil alih.
"Saya pastikan kepada rakyat Amerika bahwa tidak akan ada pelanggaran atau pengaruh tidak pantas atas setiap pengambilan keputusan," ujar Priebus kepada CNN. [hd]
