Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tertinggi dalam satu tahun terakhir. Pelanggaran HAM tersebut mencakup kekerasan berlatar belakang agama dan keyakinan, serta keterlibatan pemerintah di daerah dalam melegalkan diskriminasi pada kelompok minoritas tertentu.
Menurut pakar radikalisme dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi, kasus hak asasi manusia yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat di Jawa Timur, dapat dilihat dari keluarnya regulasi mengenai aliran atau keyakinan minoritas, yang menjadi legitimasi pelanggaran hak asasi manusia atas dasar keyakinan.
“Yang pertama adalah, SK Gubernur pelarangan Jamaah Ahmadiah. Yang kedua adalah, Pergub tentang Aliran Sesat, di mana menjadikan MUI, fatwa MUI sebagai rujukan bahwa kalau ada komunitas yang difatwa oleh MUI sebagai sesat, maka negara akan menganggap itu sebagai sesat. Dan itu di Jawa Timur dipayungi oleh regulasi dalam bentuk Pergub. Dan yang ketiga, sampai sekarang kasus Syiah Sampang itu tidak jelas bagaimana penyelesaiannya,” kata Ahmad Zainul Hamdi, Pengamat Radikalisme dari UIN Sunan Ampel Surabaya.
Tidak hanya pelanggaran hak asasi manusia berlatar belakang keyakinan, kekerasan terhadap perempuan juga menjadi persoalan serius yang terjadi di Jawa Timur.
Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur mengatakan, kekerasan yang dialami oleh perempuan secara umum, banyak yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini tidak lepas dari minimnya pengetahuan kelompok perempuan yang termarjinalkan, serta mahalnya biaya untuk mengurus kasus yang dihadapi perempuan.
“Problem di masyarakat, rata-rata kekerasan dalam rumah tangga meskipun dalam budaya yang terbuka di Jawa Timur, banyak yang juga tidak dilaporkan, tabu, kemudian takut diancam balik, kemudian berbiaya mahal. Menang disediakan gratis, misalnya untuk layanan psikologinya, atau visumnya gratis. Tetapi dari rumah ke kantor polisi, itu dia masih harus mengeluarkan biaya, apalagi yang berada di desa,” kata Wiwik Afifah.
Selain persoalan keyakinan, ada banyak pula persoalan perempuan serta kelompok minoritas di masyarakat, yang terlanggar haknya oleh masyarakat lain maupun oleh negara.
Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di Indonesia, Erin McKee mengatakan, pihaknya bersama beberapa kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia, mendukung penegakan hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi Indonesia, melalui program penguatan akses masyarakat untuk keadilan.
“Itulah yang dinamakan keindahan dari demokrasi, pekerjaan dan masalah tersebut tidak akan pernah selesai, tantangan untuk memastikan bahwa suara kita akan didengarkan, dan oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat termasuk melalui USAID mendorong program eMpowering Access to Justice (MAJu) ini, untuk memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengarkan dan akses keadilan dapat diperoleh,” kata Erin McKee.
Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Heather Variava menegaskan, pemerintah Amerika Serikat mendukung penuh Indonesia dalam mewujudkan iklim demokrasi yang baik, serta tercapainya kehidupan masyarakat yang berkeadilan dalam kehidupan yang penuh keberagaman.
“Kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia di tingkat demokrasi, pluralism, access to justice, itu sangat penting, karena kami adalah dua negara demokrasi yang sangat besar di dunia. Dan kami ada peran besar untuk memajukan dan mendukung demokrasi, pluralisme dan lainnya, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat,” kata Heather Variava. [pr/uh]
