Tautan-tautan Akses

Aparat Tuding Warga Papua Makar

  • Wella Sherlita

Salah satu demonstrasi para aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) - foto: dok. Peserta Kongres Papua di Abepura (19/10) dilaporkan mengibarkan bendera Bintang Kejora milik OPM dan membacakan pernyataan kemerdekaan.

Salah satu demonstrasi para aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) - foto: dok. Peserta Kongres Papua di Abepura (19/10) dilaporkan mengibarkan bendera Bintang Kejora milik OPM dan membacakan pernyataan kemerdekaan.

Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Papua, dibubarkan oleh aparat dengan tudingan makar. Peserta mengibarkan bendera bintang kejora dan membacakan deklarasi kemerdekaan Papua.

Situasi di Abepura usai pembubaran Kongres Rakyat Papua III dikabarkan sudah kembali normal. Sebanyak 300 orang saat ini masih ditahan untuk diminta keterangannya; termasuk Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut.

Jurubicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Wachjono, kepada VOA, Rabu malam, mengatakan bahwa meskipun panitia telah mengantongi izin dari Polda Papua, namun sejak hari pertama kongres sudah ada tanda-tanda makar, seperti pengibaran bendera bintang kejora. Disusul kemudian dengan pembacaan deklarasi Papua Merdeka. Itulah sebabnya kongres tersebut dibubarkan.

“Ternyata pada pembukaan mereka mengibarkan “Bintang Kejora”, dan itu sudah dilakukan teguran oleh Kapolresta dan mereka mengatakan tidak akan mengulangi lagi, tetapi kemudian pada penutupan mereka membacakan deklarasi. Padahal Kongres ini kan tujuannya bukan ke sana, ternyata di balik itu semua ada agenda-agenda yang menjurus ke makar. Ada deklarasi Papua Merdeka, pembentukan negara Papua lengkap dengan Presiden dan menteri-menterinya. Itu sudah makar,” tegas Kombes. Pol. Wachjono.

Laporan dari Kontras Papua yang diterima VOA, Rabu sore, menyebutkan bahwa usai acara penutupan, tiba-tiba terdengar suara rentetan tembakan yang mengarah ke lokasi pelaksanaan kongres di lapangan sepak bola Sakeus, kampus STFT Padang Bulan Abepura, sekitar pukul 16.00 Waktu Papua.

Laporan dari saksi di lokasi menyebutkan aparat TNI dari arah bawah lapangan mendekati peserta kongres dan melepaskan tembakan. Lebih dari 1.000 orang peserta kongres kemudian lari menyelematkan diri, diantaranya ke lokasi seminari tinggi. Aparat keamanan dari TNI dan Brimob Polda Papua mengejar dan hendak menangkap pelaksana kegiatan Kongres yaitu Selpius Boby dan Forkobus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua yang baru saja diangkat sebagai Presiden Papua.

Kombes. Pol. Wachjono menambahkan, “Kami bukan melakukan kekerasan, kami melepaskan tembakan peringatan agar mereka menyerahkan diri. Petugas kami hanya 200 orang.”

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua, Thoha Alhamid, menjelaskan sejak awal Dewan Papua sudah menolak diadakannya acara ini. Berdasarkan pengamatannya, sejak pagi aparat kepolisian dan TNI sudah berjaga-jaga di sekitar lokasi Kongres.

“Jujur saja, sejak pagi panitia sudah tahu bahwa aparat akan masuk karena mereka berada dekat sekali. Sekali lagi kami (Dewan Papua) tidak terlibat dan sejak awal menolak proses ini, tapi peristiwa ini sudah terjadi dan kami tidak bisa lepas tangan. Kami minta mereka membuka komunikasi dan negosiasi dengan aparat, supaya jangan ada jatuh korban,” harap Thoha Alhamid.

Thoha Alhamid sangat menyesalkan insiden di Abepura. Ia mengatakan banyak menerima banyak pesan pendek dan telepon dari anak-anak, kaum ibu dan para istri yang suaminya dibawa aparat untuk diperiksa.

Thoha Alhamid menyatakan, “Saya menyesalkan itu dan sekarang ini kami lebih berkonsentrasi untuk mengumpulkan informasi mengenai teman-teman dan saudara yang belum kembali. Saya banyak mendapat sms dan telepon dari para ibu dan istri, juga anak-anak yang mengeluh orangtuanya beum kembali.”

Sementara insiden ini terjadi di Abepura, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta justru mengingatkan kebijakan khusus bagi Papua dan Aceh, yang sudah dirumuskan oleh pemerintah.

Presiden Yudhoyono mengatakan, “Mari kita pahami ada kebijakan, aturan, dan perlakuan khusus untuk Aceh dan Papua. Aceh punya UU Pemerintah Aceh, dan Papua punya UU Otonomi Khusus Papua. Tolong ini dipahami dan dijalankan, karena ini yang membikin (UU tersebut) negara. Tentu semua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh dan Papua harus tetap aman, karena keamanan itu harga mati dan harus makin maju sesuai UUD 1945.”

Namun demikian, UU otonomi khusus Papua ternyata belum menjamin keamanan yang permanen. Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan tindakan kekerasan oleh aparat Polri dan TNI dikhawatirkan akan semakin memperburuk tingkat kekecewaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Apalagi, tuduhan makar merupakan salah satu modus kriminalisasi terhadap setiap aspirasi politik dari Papua.

XS
SM
MD
LG