Tautan-tautan Akses

Anggota Parlemen Thailand Ajukan Tuntutan Hukum atas PM Yingluck


PM Yingluck Shinawatra dituduh melanggar konstitusi dengan memecat seorang anggota dewan keamanan nasional (foto: dok).

PM Yingluck Shinawatra dituduh melanggar konstitusi dengan memecat seorang anggota dewan keamanan nasional (foto: dok).

Mahkamah Konstitusi Thailand telah setuju untuk mempertimbangkan tuntutan hukum terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, Rabu (2/4).

Mahkamah hari Rabu (2/4) menerima kasus itu, yang diajukan oleh sekelompok anggota parlemen anti-pemerintah. Petisi itu mengatakan Perdana Menteri Yingluck melanggar konstitusi dengan memecat seorang anggota dewan keamanan nasional, yang katanya karena alasan politik, pada tahun 2011.

Perdana menteri juga menjadi fokus penyelidikan oleh Komisi Anti-Korupsi Nasional atas perannya dalam program subsidi beras yang telah merugikan negara miliaran dolar.

Jika terbukti bersalah dalam kedua kasus itu, Yingluck menghadapi kemungkinan pemecatan dari jabatannya. Pemerintahannya juga telah dilanda gelombang protes anti-pemerintah sejak November.

Sedikitnya 24 orang tewas dalam protes-protes itu, termasuk satu orang dalam protes oposisi hari Selasa di ibukota, Bangkok. Ini merupakan kekerasan politik terburuk di Thailand sejak tahun 2010.

Para pengunjuk rasa minta Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur. Mereka mengatakan pemerintahannya korup dan dikendalikan oleh kakaknya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
XS
SM
MD
LG