Tautan-tautan Akses

Pembatasan Kebebasan Berpendapat Ancam Demokrasi di Somalia

  • Lisa Schlein

Para penyiar radio Qaran dalam sebuah acara siaran di Mogadishu, Somalia (foto: dok). Pelanggaran meluas terjadi di Somalia terhadap jurnalis, pembela HAM, dan tokoh politik.

Para penyiar radio Qaran dalam sebuah acara siaran di Mogadishu, Somalia (foto: dok). Pelanggaran meluas terjadi di Somalia terhadap jurnalis, pembela HAM, dan tokoh politik.

Laporan baru PBB memperingatkan bahwa pembatasan kebebasan menyatakan pendapat mengancam transisi politik menuju demokrasi setelah konflik dan kekerasan puluhan tahun di Somalia.

Laporan itu disusun bersama oleh Misi Bantuan PBB di Somalia dan Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM. Laporan 48 halaman itu mendokumentasi pelanggaran meluas di Somalia terhadap jurnalis, pembela HAM, dan tokoh politik, termasuk sejumlah pembunuhan, penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum, intimidasi dan penutupan badan media yang kritis terhadap pemerintah.

Cecile Pouilly, juru bicara Komisaris Tinggi PBB urusan HAM, menegaskan kepada VOA bahwa pelanggaran-pelanggaran tertarget ini bertujuan memberangus kebebasan menyatakan pendapat dan opini yang kritis.

Pouilly mengatakan pemberontak Al-Shabab melarang wartawan beroperasi di wilayah yang dikuasainya dan menarget pekerja media di seantero Somalia. Namun, ia menambahkan bahwa pasukan negara bagian dan pusat merupakan ancaman terbesar bagi para pekerja media dan pegiat politik.

"Adalah keprihatinan besar bahwa wartawan tidak dapat menjalankan tugas dengan bebas di Somalia. Selama enam bulan ini ada tren baru yang muncul di beberapa negara bagian, yaitu wartawan diganggu di jalan secara lisan maupun fisik oleh orang-orang tak dikenal. Jadi kita benar-benar melihat adanya bahaya bagi jurnalis, bagi kebebasan menyatakan pendapat dan bagi demokrasi secara umum,” tutur Pouilly.

Laporan itu mengemukakan bahwa selama empat tahun terakhir 30 wartawan dan 18 anggota parlemen telah tewas di Somalia. Laporan juga mendokumentasi 120 kasus penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum terhadap pekerja media dari Januari 2014 hingga Juli 2016.

Pouilly mengatakan kejahatan seperti itu jarang diproses secara hukum karena sistem peradilan Somalia sangat lemah.

"Salah satu keprihatinan besar menyangkut kemandirian sistem peradilan yang masih sangat dipengaruhi politik berdasar klan. Ada juga korupsi. Pengawasan sangat terbatas. Karena itu, akuntabilitas sangat kecil untuk pelanggaran terhadap kebebasan menyatakan pendapat,” tambahnya.

Pouilly mengatakan para tetua klan juga merupakan hambatan utama bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik.

Ia menambahkan, pemerintah Somalia telah melihat laporan itu dan mempertimbangkan temuan serta saran-saran dalam laporan itu secara serius.

Poully mengatakan, PBB berbesar hati dengan respons ini dan menghimbau pihak penguasa Somalia agar mengambil langkah cepat guna menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan membuat Somalia menjadi sebuah negara demokratis yang benar-benar melibatkan seluruh rakyatnya. [ds]

XS
SM
MD
LG