Tautan-tautan Akses

Analis: Politik Pengaruhi Pelemahan Rupiah

  • Iris Gera

Seorang pegawai tempat penukaran uang di Jakarta memegang beberapa bundel uang rupiah. (Foto: Dok)

Seorang pegawai tempat penukaran uang di Jakarta memegang beberapa bundel uang rupiah. (Foto: Dok)

Pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini berada pada kisaran Rp 13.100 per dolar Amerika, juga disebabkan kondisi politik di dalam negeri, menurut ekonom Tony Prasetiantono.

Meski situasi global berpengaruh pada pelemahan rupiah, situasi politik di dalam negeri juga berkontribusi sehingga Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara harus menciptakan suasana kondusif, ujar ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono.

Nilai tukar rupiah saat ini ada di kisaran Rp 13.100 per dolar Amerika.

“Kegamangan dia, keragu-raguan dia, itu akan membawa dampak ke rupiah. Sampai sekarang Pak Jokowi tidak menyadari. Dia pikir kasus KPK-Polri berlarut-larut itu tidak ada pengaruhnya terhadap perekonomian, rupiah. Pada awalnya iya, pasar itu masih punya toleransi, tapi pada titik tertentu pasar itu capek, ekspresinya adalah rupiahnya dijual, ditukar US dollar," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (28/3).

Tonny menambahkan sebaiknya Bank Indonesia dan para menteri bidang ekonomi tidak terus menerus menunjukkan rasa percaya diri berlebihan. Menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah juga harus disikapi dengan hati-hati agar pasar uang tidak bergejolak.

"Celakanya para pemimpin kita masih berpikiran bahwa 13 ribu nggak apa-apa, 14 ribu nggak apa-apa. Ini salah besar, itu tidak boleh dibiarkan karena semakin rupiah melemah itu semakin pelaku ekonomi nggak mau ngapa-ngapain, wait and see, do nothing. Ini berbahaya. Begitu 13 ribu tembus, 14 ribu tembus kita nggak tau sampai kapan," ujarnya.

Sementara itu, anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Johnny Darmawan menilai kondisi seperti ini juga menjadi ujian bagi pemerintah dan pengusaha untuk sejauh mana mampu bekerjasama menciptakan iklim investasi kondusif.

Menurutnya, pemerintah harus mendukung sektor ril dengan berbagai kebijakan pro pengusaha agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan ekonomi mampu terus bergerak.

“Bagaimana memberikan kesempatan pekerja dengan adanya ruang fiskal yang gede, lakukan yang namanya infrastruktur, lakukanlah segala sesuatu yang padat karya, pelabuhan apa segala macam-segala macam. Bagaimana menstimulasi ritel, dimudahkanlah, bagaimana untuk jangka pendek ini domestik harus dikelola dengan baik sembari kita membenahi secara fundamental perubahan stuktur komposisi menjadi negara manufacturing," ujarnya.

Meski belum berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sebagai antisipasi gejolak perekonomian global.

Empat poin utama dalam kebijakan tersebut yaitu pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata dengan menambah jumlah negara mendapat fasilitas bebas visa dari semula 15 negara menjadi 45 negara.

Kebijakan bebas visa diharapkan mampu menambah sekitar US$1 milyar dari target semula penerimaan negara melalui sektor pariwisata sekitar $12 milyar pada 2015.

Kedua, pemerintah memberi berbagai keringanan pajak bagi sektor usaha. Ketiga, bersikap tegas terhadap barang-barang impor yang terindikasi dumping, serta keempat menekan impor BBM jenis solar melalui cara mencampurnya dengan bahan bakar nabati atau BBN sebesar 15 persen. Hingga saat ini BBM jenis solar masih disubsidi.

XS
SM
MD
LG