Meskipun anak-anak di Indonesia sudah mengenal slogan Bhinneka Tunggal Ika sejak Sekolah Dasar, tetapi semangat hidup dalam kebhinnekaan tidak otomatis tumbuh. Belakangan ini, ada sejumlah persoalan politik, yang merembet ke isu ini, dan membuat sejumlah pihak khawatir.
Ramialdos J Baros Lalung, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah salah seoang yang mengkhawatiran lunturnya semangat kebhinnekaan. Secara terbuka dia menilai, salah satu pemicu utama persoalan ini adalah kasus dugaan pelecehan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.
Menurutnya, ada kepentingan tertentu yang membuat masalah ini membesar dan menjadi perhatian khusus dari seluruh masyarakat. Dia mengaku, kasus ini menjadikan dirinya tidak nyaman sebagai warga negara yang menjunjung tinggi perbedaan.
Membesarnya kasus ini tidak lepas dari persoalan politik yang merembet ke masalah sosial dan isu kebhinekaan.
“Kalau menurut saya, yang pertama berperan adalah kelompok yang menganut paham fundamental, itu kelompok garis keras, yang memanfaatkan kasus Ahok untuk meningkatkan posisinya. Kelompok yang lain adalah tokoh politik yang memanfaatkan masalah ini untuk kepentingannya dalam persaingan politik. Sikap yang paling penting sekarang adalah kerendahan hati masing-masing pihak yang bertikai. Masing-masing kelompok dan Ormas. Tokohnya harus mampu berdialog dengan tokoh lain, dan elit politik mampu legowo dan bisa berdialog untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Ramialdos Baros.
Ramialdos Baros yakin Indonesia bisa menyelesaikan masalah ini. Dia dan organisasi mahasiswa yang dimpimpinnya aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.
Menurut Faizi Zain, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY, tantangan Indonesia adalah menjaga Pancasila. Dalam kondisi di mana ada batu sandungan bagi Pancasila seperti saat ini, mahasiswa harus terus menanamkan ideologi bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang terdiri dari berbagai agama. Tidak ada dominasi dari satu golongan. Semua warga negara memiliki hak dalam bernegara dan berbangsa,
“Saya yakin, dengan generasi bangsa ini. Kita melihat di kalangan pemuda, tidak hanya di PMII tetapi juga yang lain, masih mempercayai dan menjadikan Pancasila sebagai asas. Sampai kapan pun Indonesia tetap menjadi negara berasas Pancasila, dan berbhinneka tunggal ika, yang mempersatukan semua etnis, budaya, bahasa, dan lainya dari berbagai daerah menjadi satu, bersama-sama menjadi Indonesia. Karena terbentuknya Indonesia tidak atas dasar agama, etnis dan lainya, tetapi ada dasar kesepakatan bersama tentang bagaimana membangun Indonesia menjadi satu,” kata Faizi Zain.
Aktivis mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jatmiko Wirawan pun masih yakin Indonesia bisa menjamin kebhinnekaan. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya masalah hukum, tetapi merembet ke isu-isu lain. Terkait berbagai kegiatan aksi di tanah air, Jatmiko justru mengajak semua pihak memandangnya sebagai sumber pemersatu.
Kalaupun ada yang mengkampanyekan ideologi anti persatuan, Jatmiko yakin bangsa Indonesia sudah lebih cerdas. Kuncinya kini ada pada ketegasan dan sikap adil Presiden Jokowi.
“Jokowi harus bisa menjanjikan. Dari berita di media, ketika kemarin dia datang (dalam aksi 2 Desember), dia tidak memberikan komentar mengenai pokok perkara yang banyak orang khawatirkan. Menurut saya, Jokowi harus bisa lebih terbuka, dan meyakinkan semua pihak bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik, dan akhirnya apapun hasilnya harus bisa diterima oleh seluruh pihak,” kata Jatmiko Wirawan.
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Ahzar Simanjuntak mengaku memang ada semacam polarisasi di masyarakat akhir-akhir ini. Polarisasi itu justru dilakukan secara sengaja oleh aktor politik dan orang-orang yang punya kepentingan, mengangkat isu identitas tertentu sebagai bajakan politiknya. Namun dia yakin, secara genetis, orang Indonesia cenderung baik-baik saja dalam kehidupan sosial, tetapi dalam kehidupan politik memang memungkinkan munculnya polarisasi.
“Saya sering menyebutkan, yang paling kita butuhkan hari ini di tengah euforia demokrasi adalah nalar yang sehat, atau kalau dalam bahasa Bung Hatta dulu, nalar ilmiah. Nalar yang sehat ini yang harus dirawat oleh masyarakat Indonesia untuk membedakan mana yang secara tulus bekerja untuk kepentingan publik mana yang sekadar menggunakan identitas keagamaan, latar belakang kesukuan dan sebagainya, sebagai propaganda. Ini yang harus terus kita edukasi. Kami di Pemuda Muhammadiyah dan teman-teman masyarakat sipil punya PR paling besar mengedukasi masyarakat supaya menghadirkan nalar yang sehat,” jelas Dahnil Ahzar Simanjuntak.
Tantangannya kini ada pada masyarakat, kata Dahnil. Siapapun sulit untuk mendidik politisi, tetapi rakyat mampu memaksa politisi bersikap lebih baik. Orientasi organisasi kemasyarakat kini seharusnya adalah mengedukasi pemilih supaya terdidik dan merawat nalar ilmiahnya. Otomatis, lanjut Dahnil, pemimpin atau politisi tidak bisa berlaku atau bersikap seenaknya dan mengusung keberpihakan kepada publik secara penuh. [ns/lt]
