Tautan-tautan Akses

Aktivis HAM Rusia Kecam UU Anti-Terorisme


Mikhail Fedotov, kepala Dewan HAM Presiden Rusia.

Mikhail Fedotov, kepala Dewan HAM Presiden Rusia.

Kepala dewan HAM presiden mengecam amandemen itu karena menyertakan ketentuan yang tidak matang, kurang dipahami dan tidak jelas.

Parlemen Rusia telah menyetujui paket amandemen kontroversial untuk undang-undang anti-terorisme yang ada meskipun mendapat kecaman keras dari aktivis hak asasi manusia, termasuk kepala Dewan HAM Presiden Rusia.

Perubahan disahkan pekan lalu oleh Duma, majelis rendah parlemen, dan pada hari Rabu oleh Dewan Federasi, majelis tinggi. Presiden Vladimir Putin harus menandatangani RUU itu untuk menjadi undang-undang.

Amandemen itu memasukkan kegiatan menghasut kerusuhan, pemberontakan bersenjata dan terorisme di media massa sebagai tindak pidana.

Amandemen itu juga mengharuskan perusahaan ponsel dan penyedia layanan internet untuk menyimpan semua percakapan telepon, pesan teks dan gambar selama enam bulan dan memberikan akses kepada pihak berwenang.

Perusahaan yang menyediakan layanan seperti laman, jaringan sosial dan aplikasi pesan seluler diharuskan membantu pihak berwenang untuk menguraikan data yang dienkripsi.

Selain itu, undang-undang tersebut, untuk pertama kalinya di Rusia pasca-Soviet, memberlakukan hukuman penjara bagi orang-orang yang gagal menginformasikan kepada pihak berwenang tentang kejahatan serius, dan meningkatkan jumlah tuduhan kejahatan yang dapat dikenakan kepada warga Rusia berusia sampai semuda 14 tahun.

Mikhail Fedotov, kepala dewan HAM presiden, mengecam amandemen itu karena menyertakan ketentuan yang tidak matang, kurang dipahami dan tidak jelas. Dia mengatakan dia akan meminta agar Presiden Putin tidak menandatangani RUU itu. [as]

XS
SM
MD
LG