Tautan-tautan Akses

Aktivis HAM Mugiyanto Dicekal Masuk Malaysia

  • Fathiyah Wardah

Peta wilayah Malaysia dan letak kota Kuala Lumpur.

Peta wilayah Malaysia dan letak kota Kuala Lumpur.

Mugianto mengatakan ia ditahan aparat pemerintah Malaysia sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Aktivis hak asasi manusia Mugianto dicekal masuk ke Malaysia untuk menjadi pembicara dalam acara diskusi yang diadakan oleh BERSIH, gerakan reformasi terbesar di Malaysia.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengecam keras pemerintah Malaysia yang mencekal Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID yang juga aktivis HAM Mugiyanto masuk ke Malaysia.

Mantan aktivis 98 ini sedianya menjadi pembicara dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh BERSIH, koalisi untuk pemilu yang bebas dan bersih, yang juga dikenal sebagai gerakan reformasi terbesar di Malaysia.

Selain Mugiyanto, diskusi bertema “Gerakan Rakyat Menuju Perubahan” itu sedianya juga dihadiri oleh Maria Chin Abdullah, aktivis HAM yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Malaysia, terutama dalam gerakan “People’s Movement Can Bring Change” beberapa tahun lalu.

Mugiyanto – yang pernah menjadi korban penculikan Tim Mawar pada tahun 1998 – menurut rencana akan membagi pengalaman reformasi damai di Indonesia pada tahun 1990an, sebelum hingga sesudah pengunduran diri Presiden Soeharto kala itu. Ironisnya niat itu tidak terwujud.

Berbicara kepada VOA, Kamis sore (7/1), Mugianto mengatakan ia ditahan aparat pemerintah Malaysia sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Mugi – begitu sapaan akrabnya – sempat mempertanyakan kepada aparat Malaysia yang melarangnya masuk. Apalagi selama ini ia kerap datang ke Malaysia dan tidak pernah mengalami masalah apapun.

Mugi mengatakan beberapa petugas hanya mengatakan bahwa aktivitasnya di Malaysia merupakan aktivitas politik yang bisa dinilai sebagai campur tangan politik dalam negeri Malaysia dan karena ia tidak diijinkan masuk dan diminta segera kembali ke Jakarta.

“Kesan saya dari diskusi dengan “polisi dan pihak imigrasi”Malaysia , mereka ketakutan dengan gerakan BERSIH ini. Pemerintahan Najib sedang under Pressure takut dengan gerakan-gerakan seperti BERSIH,” jelasnya.

Mugiyanto menambahkan selama ditahan selama satu jam di kantor imigrasi Malaysia, Mugi sempat meminta disambungkan dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia gunamemberitahukan kasusnya ini tetapi tidak diperbolehkan. Ia juga sempat menghubungi panitia diskusi, tetapi belum lama ia menjelaskan situasi yang dihadapinya, aparat Malaysia memintanya untuk segera mematikan telfonnya .

Mugiyanto menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera meminta penjelasan kepada pemerintah Malaysia mengenai hal ini. Ia juga menyesalkan pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yang meminta Indonesia menghormati aturan di Malaysia terkait imigrasi dan sebagainya. Pernyataan itu menurut Mugi tidak menunjukkan itikad baik untuk melindungi warga negara yang sedang mempunyai persoalan di luar negeri.

“Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia itu paling maju, paling demokratis dan paling dihormati. Nah menurut saya politik luar negeri Indonesia termasuk dalam kasus saya ini, belum menunjukan Indonesia sebagai negara yang besar. Kalau melihat statement bapak Dubes tadi, kita masih di bawah Malaysia tunduk begitu saja dengan aturan di Malaysia, padahal aturan di Malaysia standar HAM dan demokrasinya jauh di bawah Indonesia," jelasnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia telah meminta penjelasan tentang pelarangan aktivis HAM asal Indonesia itu masuk ke Malaysia. Arrmanatha menyatakan suatu negara memiliki hak untuk melarang warga negara asing yang tidak diizinkan masuk dan otoritas Malaysia kata Arrmanatha tidak berkewajiban menjelaskan alasan pencekalan itu kepada Indonesia.

“Izin masuk merupakan hak langsung suatu negara. Hal yang sama juga kita lakukan, Indonesia, apabila ada warga negara asing yang kita anggap tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku atau Undang-undang disini, kita juga tidak izinkan masuk,” kata Arrmanatha Nasir.

Sejumlah LSM HAM di Jakarta menilai tindakan pemerintah Malaysia itu bertentangan dengan komitmen ASEAN dalam memajukan HAM di ASEAN. [fw/em]

XS
SM
MD
LG