Tautan-tautan Akses

Aktivis Desak Pemerintah Lebih Serius Tangani Danau Kritis di Indonesia

  • Budi Nahaba

Pengembangan kawasan perkotaan sekitar danau Laut Tawar Provinsi Aceh diduga jadi penyebab pencemaran air danau (Foto: dok).

Pengembangan kawasan perkotaan sekitar danau Laut Tawar Provinsi Aceh diduga jadi penyebab pencemaran air danau (Foto: dok).

Para aktivis lingkungan pekan ini mengingatkan pemerintah agar lebih serius menjalankan program mereka, terutama program penanganan lima belas danau yang dinilai kritis di tanah air.

Koordinator Partai Hijau Jaringan Global Green di Indonesia, Berry Nahdian Furqan mengatakan di Jakarta Minggu (17/6), pemerintah terkesan cukup lamban dan kurang terkoordinasi dalam menangani 15 danau kritis di Indonesia.

Menurut Berry, belum tampak adanya koordinasi yang konkrit yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan sektor terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.

“Tanpa ada koordinasi maka program ini akan sia-sia. Program ini mendorong secara luas juga keterlibatan publik (masyarakat), terutama masyarakat sekitar danau, masyarakat yang ada di kawasan hilir maupun hulu danau tersebut”, kata Benny Nahdian Furqan.

Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup Hermono Sigit membenarkan, pemerintah telah menetapkan penanganan 15 danau kritis yang harus segera direhabilitasi. “Kita sedang merampungkan grand design untuk 15 (lima belas) danau ini seperti apa penanganannya dan kelembagaannya, harapannya ada tindakan yang menyeluruh dan langsung bisa diterapkan di lapangan”, demikian penjelasan Hermono Sigit.

Pejabat Kementrian Lingkungan Hidup, Hermono Sigit (Foto: dok).

Pejabat Kementrian Lingkungan Hidup, Hermono Sigit (Foto: dok).

Kelima belas danau dinilai kondisinya sangat kritis dan perlu prioritas dalam penanganannya yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya Danau Rawapening di provinsi Jawa Tengah, danau Batur provinsi Bali, Danau Tondano provinsi Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano di provinsi Sulawesi Selatan, serta beberapa danau di pulau Sumatera,.

"Memang kita punya keterbatasan kemampuan untuk menangani beberapa danau (sekaligus). Di Sumatera, ada danau Singkarak, Maninjau, Toba, Kerinci, sementara Danau Laut Tawar di provinsi Aceh, tahun depan program (2013), jadi bertahap”, kata Hermono Sigit.

Para aktivis mengingatkan pemerintah, penetapan program penanganan 15 danau kritis telah berjalan enam bulan yang lalu. Dalam sebuah kegiatan sarasehan pemuda baru-baru ini di Medan Sumatera Utara, beberapa pemuda pegiat lingkungan merespon beragam upaya pemerintah terkait rehabilitasi sejumlah danau kritis di Indonesia.

“Bukan krisis lagi danau Wanagon (Papua) itu. Danau Wanagon itu benar-benar sudah hilang, kenapa malah ditutup sama sekali. Sebagai putra daerah Papua, (hal) itu akan saya tanyakan itu kepada pemerintah. Perusahaan (tambang) di sana itu yang sudah pasti orang tahu Freeport. Jadi Freeport yang ada di sana”, kata Jeffry Geofferey (31 tahun), perwakilan pemuda Papua.

Pemuda Aceh, Azir Sabri (39 tahun) minta pemerintah lebih serius menangani pemulihan Danau Laut Tawar di provinsi Aceh. Menurut Azir, air Danau Laut Tawar yang berada di kawasan pegunungan tengah Aceh dan mengaliri puluhan sungai yang menjadi sumber air baku bagi sebagian besar rakyat di provinsi Aceh, saat ini debit airnya terus berkurang. Para pemuda dan masyarakat sekitar danau tersebut mengandalkan upaya swadaya untuk melakukan penghijauan dan membersihkan sampah sekitar danau.

"Tokoh masyarakat selalu mengingatkan, setiap pertemuan kampung-kampung disekitar Laut Tawar ini, (agar) jangan menebang pohon, jagalah kelestarian danau. (Kegiatan tersebut) termasuk dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Gajah Putih untuk (terlibat dalam) pelestarian danau dengan menanam pohon di rawe (bukit), di gunung di sekeliling danau itu", kata Azir Zabri.

Para pakar optimis, dengan komitmen serius kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan tersedianya anggaran yang cukup baik di tingkat nasional maupun provinsi, upaya konkrit pemulihan ekosistem danau bisa segera dilaksanakan.

Pakar mengatakan, danau kritis ditandai dari beberapa faktor, seperti tingkat erosi tanah dan tanaman, termasuk ekosistem hutan yang dapat mengakibatkan penurunan kapasitas air danau, serta adanya sedimentasi atau pendangkalan.

Jumlah danau di Indonesia diperkirakan sebanyak 840 danau besar dan 735 danau kecil (situ). Danau yang terdalam di Indonesia, danau Montana di Sulawesi Tengah, memiliki kedalaman sekitar 590 meter dan merupakan danau terdalam ketujuh di dunia (Bemmelen, 1949).

Danau yang terbesar adalah Danau Toba, yang terletak 905 meter dpl (di atas permukaan laut), dengan panjang 275 kilometer, lebar 150 kilometer, dan luas 1.130 kilometerpersegi. Kedalaman maksimum Danau Toba sekitar 529 meter di bagian utara dan 429 meter di bagian selatan. Danau Toba merupakan danau terdalam kesembilan di dunia dan merupakan danau tipe vulkanik kaldera yang terbesar di dunia.

Pakar mengatakan, pemanfaatan potensi sumberdaya air danau juga harus memperhatikan aspek geografis dan kelestarian kesediaan air danau. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan, mengakibatkan ekosistem perairan danau semakin menurun karena pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pemerintah Indonesia, pada tanggal 13 Agustus 2009 silam, telah melahirkan Kesepakatan Bali tentang Program Prioritas Pengelolaan Danau Berkelanjutan, dengan inisiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Sejak itu, Indonesia baru dua kali menyelenggarakan Konferensi Nasional Danau Indonesia (KNDI).
XS
SM
MD
LG