Tautan-tautan Akses

Aktivis Anti-Korupsi India Akhiri Mogok Makan Lebih Awal

  • Anjana Parischa

Aktivis anti-korupsi India, Anna Hazare melambai kepada pendukungnya setelah menghentikan aksi mogok makannya lebih awal di Mumbai (28/12).

Aktivis anti-korupsi India, Anna Hazare melambai kepada pendukungnya setelah menghentikan aksi mogok makannya lebih awal di Mumbai (28/12).

Aktivis anti-korupsi India, Anna Hazare, mengakhiri mogok makannya lebih awal dari yang direncanakan, namun tidak menyebutkan alasannya.

Aksi mogok makan yang dilancarkan aktivis anti-korupsi Anna Hazare di Mumbai sedianya akan berakhir tiga hari lagi. Namun, hari Rabu, aktivis berusia 74 tahun itu mengumumkan ia menghentikan aksinya itu sehari lebih awal.

Hazare tidak menyebut alasannya. Tetapi, para dokter mengingatkan bahaya atas kesehatan aktivis itu yang tengah mengalami demam. Aksinya itu juga hanya mendapat dukungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kampanye yang dilakukan sebelumnya, mendorong para komentator mengatakan tanggapan masyarakat yang minim mungkin merupakan alasan penghentian aksinya itu.

Hazare juga membatalkan kampanye membangkang, dalam mana ia meminta para pendukungnya memenuhi penjara secara sukarela mulai hari Jumat.

Namun, aktivis yang kampanyenya berapi-api bulan Agustus lalu berhasil menempatkan RUU anti-korupsi pada agenda utama pemerintah, tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangannya untuk medesakkan pemberlakukan hukum yang lebih tegas.

RUU anti-korupsi yang disahkan oleh majelis rendah hari Rabu, mencoba untuk membentuk lembaga baru untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi yang dilakukan politisi dan birokrat. Tetapi para pegiat masyarakat madani menyatakan bahwa badan penyelidik yang diusulkan itu tidak punya kekuasaan independen untuk melakukan penyelidikan, dan akan menjadi alat pemerintah.

Hazare mengatakan dalam pemilihan-pemilihan regional mendatang, ia akan berkampanye menentang semua politisi yang tidak mendukung undang-undang anti-korupsi yang tegas.

RUU itu sedianya dibahas hari Rabu di majelis tinggi, di mana RUU itu disahkan sebelum menjadi undang-undang. Namun, pemerintah menangguhkannya sehari, dalam upaya yang nampaknya adalah untuk mengumpulkan cukup dukungan untuk memastikan RUU anti-korupsi itu disahkan.

Fraksi koalisi yang berkuasa kekurangan suara mayoritas di majelis tinggi. Fraksi itu membutuhkan dukungan dari partai-partai regional dan anggota parlemen yang independen untuk mensahkan RUU itu, karena partai Bharatiya Janata (BJP)yang beroposisi sangat menentang apa yang disebutnya “undang-undang yang cacat.”

Ravi Shankar Prasad, ketua BJP mengatakan, “Pemerintah yang dipimpin Partai Kongres memaksakan RUU yang menciptakan undang-undang yang lemah.”

Pemerintah mungkin mendapat dukungan besar apabila bisa meyakinkan majelis tinggi, karena lembaga itu berada di bawah tekanan untuk menunjukkan tekad memberantas korupsi setelah banyak skandal korupsi merusak citranya.

XS
SM
MD
LG