Tautan-tautan Akses

Afghanistan Sukses Lipatgandakan Pendapatan dari Pajak


Najib Ullah Latify, pemilik pabrik pipa di Kabul, yang seperti perusahaan lainnya, membayar pajak 20 persen. (Reuters/Omar Sobhani)

Najib Ullah Latify, pemilik pabrik pipa di Kabul, yang seperti perusahaan lainnya, membayar pajak 20 persen. (Reuters/Omar Sobhani)

Meski didera berbagai masalah, Afghanistan berhasil meningkatkan pendapatan negara dari pajak berkat upaya petugas pajak yang inspiratif.

Salah satu kisah keberhasilan Afghanistan yang paling mengejutkan ada di balik jalan-jalan berlubang yang rawan pengeboman bunuh diri dan dipenuhi peralatan konstruksi tua.

Hasil pekerjaan petugas pengumpul pajak di negara tersebut lebih menginspirasi dibandingkan pemandangan dari kantornya di ibukota Kabul. Pajak dan cukai mencapai US$1,64 miliar tahun fiskal yang lalu, atau 14 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Hal itu berarti bahwa sekarang, pemerintah dapat membayar lebih dari setengah biaya yang berulang seperti gaji.

Berkat prosedur penegakan yang lebih keras, rasio pajak terhadap PDB di Afghanistan sekarang mencapai 11 persen, lebih tinggi daripada 9 persen di Afghanistan.

Peningkatan pendapatan adalah sesuatu yang vital karena para donor mulai mengurangi bantuan menjelang penarikan pasukan NATO pada 2014, yang telah memberikan tulang punggung keamanan sejak pasukan AS menyerang negara tersebut menyusul serangan 11 September di Amerika.

Sampai akhir tahu ini, Amerika saja akan menghabiskan $100 miliar untuk rekonstruksi Afghanistan. Namun bantuan di masa yang akan datang merupakan sebagian kecil dari itu.

“Kami sangat bergantung pada bantuan internasional. Kami ingin mandiri,” ujar Abdurrahman Mujahid, kepala departemen pendapatan yang baru.

“Saya ingin Afghanistan yang berkelanjutan bagi semua anak-anak.”

Meski pendapatan meningkat, pemerintah akan bergantung pada donor untuk beberapa tahun ke depan. Pajak, cukai dan pendapatan dari tambang hanya akan memenuhi $2,5 miliar dari anggaran total $7 miliar tahun ini.

Sebagian besar pendapatan dihasilkan dari pembayaran pajak korporat, yang mengeluh pajak mereka tidak memperbaiki listrik yang sering mati, jalanan berlubang atau keamanan.

Korporasi membayar pajak 20 persen, sama dengan individu berpenghasilan lebih dari $2.000 per bulan.

Namun tidak seperti negara-negara maju dimana pajak pendapatan pribadi mneghasilkan penghasilan negara yang besar, sebagian besar penduduk Afghan tidak senang dengan ide membagi pendapatan mereka yang rendah dengan pemerintah.

Pendapatan tahunan rata-rata, di salah satu negara termiskin dunia tersebut, hanya $470, menurut Bank Dunia. Mereka yang berpenghasilan kurang dari $100 per bulan tidak perlu membayar pajak.

“Pemerintahannya tidak bagus,” ujar Abdurrahman Arif, 28, pekerja pertukaran uang. “Saya tidak membayar pajak. Orang kaya juga tidak membayar pajak dan pemerintah sebarusnya mengejar mereka sebelum mengejar saya.”

Afghanistan memiliki masalah yang sama dengan negara tetangga Pakistan: Orang-orang yang sangat kaya tidak membayar pajak, dan lembaga-lembaga yang lemah seringkali tidak mampu memaksa mereka.

Pihak berwenang mengakui bahwa memajak warga kaya tidak mudah di negara dimana yang berkuasa seringkali menggunakan milisia. Namun Mujahid berjanji pengemplang pajak akan “diperkenalkan pada badan-badan penegak hukum.”

Pencapaian Substansial

Sebagian besar uang Afghanistan ada di pasar gelap. Korupsi mewabah dan negara tersebut memproduksi 90 persen dari opium yang ada di dunia. Miliaran dolar uang meninggalkan negara tersebut dalam koper-koper.

Situasi keamanan membuat kecil hati. Taliban dan milisia lainnya mendapat keuntungan di beberapa daerah karena pasukan asing mengurangi misi mereka.

Namun beberapa warga Afghan masih bisa menghasilkan uang. Banyak usaha didorong oleh uang bantuan yang mengalir ke negara tersebut dalam dekade terakhir. Pasar swalayan mewah, agen perjalanan dan toko peralatan tulis memadati jalan-jalan di ibukota.

Seorang pejabat kedutaan besar AS di Kabul memuji kemampuan Afghanistan dalam mengumpulkan pendapatan pajak.

“Ini pencapaian yang cukup substansial,” ujar pejabat tersebut, namun menambahkan bahwa negara tersebut masih menghadapi kesenjangan pendanaan yang besar, sebagian karena biaya keamanan yang besar.

“Hal ini masih menjadi masalah sampai mereka bisa mendapatkan penghasilan dari industri ekstraktif, dan hal itu perlu waktu,” ujar pejabat tersebut, mengacu pada cadangan-cadangan mineral Afghanistan yang melimpah namun belum dikembangkan.

Para donor saat ini membayar hampir setengah dari biaya operasional Afghanistan, sebagian untuk gaji pegawai pemerintah, dan lebih dari tiga perempat proyek pembangunan seperti jalan, bendungan dan peralatan listrik.

Korupsi yang merajalela berarti bahwa uang ini seringkali dicuri, membuat para donor marah, mendorong perlawanan anti-pemerintah dan membuat dana bantuan tidak mencapai keluarga-keluarga yang paling membutuhkan.

Para donor berharap jika Afghan membayar lebih banyak biaya untuk pelayanan publik, maka toleransi terhadap korupsi yang dilakukan para pemimpinnya akan berkurang.

Pendahulu yang Garang

Mujahid, kepala departemen pendapatan yang baru, ada di bawah bayang-bayang pendahulunya, Ahmad Shah Zamanzai, yang mengawasi pertumbuhan departemen tersebut dan tidak menyerah karena konfrontasi.

Ketika seorang wakil presiden menolak membayar pajak pendapatan dari penyewaan rumah-rumah yang ia miliki, Zamanzai mengancam akan melaporkannya pada media. Saat itu menjelang pemilihan umum dan akhirnya si wakil presiden menyerah dan membayar kewajibannya.

Di bawah Zamanzai, departemen pajak memenjarakan lebih dari 20 pengemplang pajak, membekukan rekening-rekening bank, memberlakukan pencekalan ke luar negeri dan menutup bisnis-bisnis yang menolak membayar pajak.

Dalam salah satu razia, ia menagih para pemilik gedung-gedung perkawinan mewah yang menjamur di ibukota. Ketika ke-60 pemilik gedung tersebut menolak membayar pajak, ia membuat polisi mengunci selusin gedung terbesar sampai akhirnya semuanya menyerah.

Zamanzai ditunjuk menjadi kepala Pashtany Bank milik pemerintah sebagai bagian perputaran birokrasi bulan ini. Tugas pertamanya, ujarnya, menggunakan kemampuan yang ia dapat dari departemen pajak untuk menagih pembayaran pinjaman dari orang-orang kaya Afghan.

Namun penagihan pajak yang keras tersebut telah membuat beberapa pengusaha marah.

Najib Ullah Latify memiliki pabrik pipa dengan 850 pekerja dan memasok pipa untuk proyek-proyek penyediaan air bersih di seluruh Afghanistan.

Latify mengatakan ia ingin mengembangkan usahanya namun gangguan dari petugas pajak telah melukai bisnisnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ujarnya, ia telah berulangkali diharuskan membayar pajak lebih dari semestinya oleh kantor pajak, dan sisa pembayaran yang dijanjikan belum juga diberikan. Petugas-petugas pajak, ujarnya, seringkali menawarkan untuk memotong pajaknya asalkan ia mau menyogok. Saat ia menolak, mereka mengganggu impornya dan menahan izinnya, tambahnya.

“Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya telah berteriak ke sana ke mari bahwa mereka telah menghancurkan bisnis saya,” ujarnya.

“Saya tidak keberatan membayar pajak. Bahkan jika 60 persen pajak dihabiskan untuk minum, belanja dan perjalanan istri-istri politisi, barangkali 40 persennya akan disalurkan ke sekolah atau rumah sakit. Tapi tagih saya pajak dengan benar.”

Ketua pajak yang baru, Mujahid, mengatakan tidak paham kasus Latify, namun ia berjanji akan menyelidikinya. Lebih dari 10 petugas pengumpul pajak, dengan gaji mulai $180 per bulan, sudah dipecat karena korupsi dalam dua tahun terakhir.

“Korupsi merupakan bagian dari kehidupan publik di Afghanistan,” ujar Mujahid. “Kami bertujuan membuat departemen ini bebas korupsi.”

Tahun ini ia berencana menuntaskan catatan pajak yang dikomputerisasi, mendorong pengesahan aturan mengenai pajak pertambahan nilai, dan memperkuat pengumpulan pajak di daerah. Lebih dari 90 persen pajak pemerintah saat ini dikumpulkan dari ibukota.

“Ada banyak pencapaian, tapi yang pasti kita memiliki masalah, dan masalah terbesar adalah korupsi,” ujarnya. (Reuters/Katharine Houreld)
XS
SM
MD
LG