Tautan-tautan Akses

ADB Peringatkan Ancaman Kelaparan Akibat Perubahan Iklim

  • Wella Sherlita

Bank Pembangunan Asia memperingatkan perubahan iklim, khususnya di Asia Pasifik, bisa mengakibatkan ancaman kelaparan karena menurunnya produksi pertanian.

Perubahan iklim, khususnya di Pasifik, akan berakibat pada berkurangnya produksi pertanian di tingkat komersil dan untuk konsumsi petani.

Berdasarkan penelitian Bank Pembangunan Asia (ADB), kawasan Pasifik telah mendapatkan efek yang sangat parah dari perubahan iklim selama ini. Yang paling jelas terlihat adalah erosi di wilayah pesisir, peningkatan daerah yang dilanda banjir, kekeringan, dan badai.

Kepala Bagian Komunikasi Bank Pembangunan Asia (ADB) di Jakarta, Ayun Sundari, mengatakan kepada VOA, Selasa sore, bahwa laporan ini dikeluarkan sebagai peringatan agar negara-negara Pasifik –termasuk Indonesia sebagai negara pertanian sekaligus maritim, untuk lekas mengambil tindakan atas ancaman kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim tersebut.

“Laporan ini ditulis oleh ekonom senior ADB, Mahfuzuddin Ahmed, yang mengingatkan bahwa jika tidak segera dilakukan tindakan yang diperlukan, maka perubahan iklim bisa meningkatkan ancaman terjadinya kelaparan dan kekurangan gizi, khususnya di kalangan warga termiskin di kawasan kepulauan Pasifik. Semua akibat perubahan iklim yang menyebabkan permukaan laut dan air pasang meningkat yang berakibat pada berkurangnya pasokan pangan,” kata Ayun Sundari.

Ekonom senior Bank Pembangunan Asia, Mahfuzuddin Ahmed, kata Ayun, juga mengingatkan agar negara-negara Pasifik meningkatkan produksi pangan lokal, khususnya jenis tanaman keras yang tahan terhadap perubahan iklim. Kawasan pesisir juga harus diperhatikan seksama karena nelayan juga akan menjadi pihak-pihak utama yang menjadi korban kerawanan pangan.

Ayun Sundari menambahkan bahwa “Laporan (ADB) ini juga menyarankan supaya digunakan jenis tanaman dan varietas tanaman yang baru, bahkan teknologi untuk membantu para petani yang masih banyak menggunakan sistem tradisional.”

Terkait isu kerawanan pangan dan kekeringan akibat perubahan iklim, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam, untuk mencukupi kebutuhan domestik.

Kebijakan ini diambil setelah mendapatkan informasi ancaman El Nino dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hatta Radjasa menjelaskan di Istana Merdeka, usai pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, Senin siang.

Hatra Rajasa mengatakan, “Saya sudah ingatkan pada waktu itu ketika saya katakan kita akan impor bahwa ini untuk jaga-jaga, karena BMKG sudah mengindikasikan ada El Nino, kekeringan yang panjang. Kalau sudah ada data seperti itu kita diam saja ‘kan salah. Maka kita putuskan untuk tingkatkan stok pangan kita, masukkan ke gudang. Jangan sampai nanti di negara lain juga kekeringan, kita punya uang mau membeli tapi tidak ada barang (pangannya).”

Provinsi yang paling rawan menghadapi ancaman kekeringan adalah Nusa Tenggara Timur. Sebanyak sembilan kabupaten di provinsi tersebut menghadapi risiko rawan pangan dalam dua bulan mendatang karena kekeringan. Jumlah penduduk di sembilan kabupaten tersebut sekitar 100.000 orang. Hatta Radjasa menambahkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 Trilyun untuk pompanisasi dan mengatasi gagal panen.

Hatta Radjasa menambahkan, “Sekarang saya sudah mendapatkan laporan di beberapa daerah sudah mengalami kekeringan. Kita punya dana Rp 3 Trilyun, sebagian baru dipakai untuk puso (mengganti sawah gagal panen) itu Rp 300-an milyar, dan Rp 1 Trilyun untuk raskin ke-13. Sisanya untuk pompanisasi untuk daerah kering agar petani kita tetap bisa menanam.”

Pemerintah, menurut Hatta Radjasa selanjutnya, juga akan meningkatkan pasokan air untuk irigasi dengan membangun waduk, sehingga model sawah tadah hujan dapat dialihkan menjadi sawah-sawah irigasi. Beberapa yang sedang dibangun adalah waduk Jatigede di Jawa Barat, di Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

XS
SM
MD
LG