Indonesia mengatakan tentara dari negara-negara asing sebaiknya meninggalkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dilanda Tsunami paling lambat akhir Maret. Wakil Presiden Yusuf Kalla yang mengumumkan hal itu hari Rabu, mengatakan, dia mengharapkan tentara asing meninggalkan wilayah itu secepat mungkin. Militer Indonesia mengatakan, hingga saat itu, pihaknya akan terus mengkoordinasi pengiriman bantuan, dan pasukan setempat akan mendampingi para petugas bantuan kemanusiaan di daerah-daerah pedesaan provinsi yang dikoyak perang itu. Jurubicara Gedung Putih Scott McClellan mengatakan hari Rabu, Amerika Serikat berusaha mengklarifikasi pernyataan itu, dan berharap Indonesia akan tetap mendukung usaha bantuan internasional. Sebelumnya, para petugas bantuan dan wartawan asing di Aceh telah diminta untuk mendaftarkan diri kepada pihak berwajib kalau mereka berencana pergi ke tempat-tempat lain di luar kota-kota Banda Aceh dan Meulaboh yang terparah mengalami dampak bencana gempa dan gelombang pasang Tsunami. Para pejabat mengatakan, pemberontak di provinsi itu merupakan suatu bahaya, -- tuduhan yang dibantah oleh pihak pemberontak. Usaha bantuan kemanusiaan terus berlanjut di seluruh Asia selatan sementara ribuan tentara dan petugas bantuan asing terus mencari mayat-mayat, membersihkan rongsokan dan merawat orang-orang yang cedera dan sakit.
Sementara itu, ke 19 negara kreditor anggota Paris Club telah mengusulkan penangguhan pembayaran hutang bagi negara-negara yang dihantam gelombang pasang Tsunami Samudera Hindia bulan lalu. Setelah pertemuan di Paris, Ketua kelompok itu Jean Pierre Jouyet mengatakan setiap negara yang terkena bencana berhak atas pembekuan itu. Tetapi katanya, hanya Sri Lanka, Indonesia dan Secil yang telah menyatakan minat mereka. Kelompok tujuh negara Industri yang lebih kecil telah sepakat membekukan pembayaran hutang bagi negara-negara yang dilanda bencana Tsunami. Di Washington, Direktur Bank Dunia James Wolfensohn mengatakan, akan diperlukan waktu beminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menentukan berapa banyak dana yang diperlukan negara-negara itu untuk beaya pembangunan kembali. James Wolfensohn mengatakan, berbagai pemerintahan juga sedang mempertimbangkan pembentukan sistem pengawasan dan pelacakan untuk memantau pengeluaraan dana