Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell mengatakan, koalisi pimpinan Amerika dan Dewan Pemerintahan Irak hampir berhasil merampungkan undang-undang dasar sementara Irak. Powell mengatakan di Washington hari ini, kedua pihak bekerja keras menyusun yang disebut “undang-undang administratif” itu. Tetapi dia tidak mengatakan apakah akan dipenuhi batas waktu 28 Februari. Berdasarkan jadwal peralihan yang didukung Amerika, undang-undang administratif itu seyogianya berlaku mulai akhir bulan Juni sampai penyusunan konstitusi permanen tahun 2005. Secara terpisah, pemimpin Muslim Syi’ah yang paling berpengaruh di Irak mengatakan, dia menginginkan PBB menjamin pemilu untuk membentuk pemerintah Irak yang berdaulat akan diselenggarakan sebelum akhir tahun ini.