Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mendesak Kamboja untuk segera meratifikasi perjanjian guna membentuk mahkamah khusus untuk mengadili mantan pemimpin-pemimpin Khmer Merah dengan tuduhan memusnahkan bangsa. Bulan Juni, Kamboja dan PBB setuju mengenai kerangka kerja pembentukan mahkamah khusus, setelah bertahun-tahun merundingkan hal tersebut. Tetapi hal itu tertunda-tunda karena parlemen Kamboja yang harus memberikan persetujuan, terus kacau karena partai-partai politik di sana berusaha membentuk pemerintah koalisi setelah terjadi persengketaan dalam pemilihan tahun ini. Dalam laporannya kepada Majlis Umum kemarin, Sekjen PBB Kofi Annan mengatakan, dia amat prihatin tentang penundaan terus-menerus itu. Katanya, amatlah penting bagi pemerintah Kamboja untuk membuat ratifikasi perjanjian tadi sebagai prioritas utama.