Seorang anggota senior Dewan pemerintahan Irak mengatakan kelompok itu akan menepati batas waktu tanggal 15 Desember bagi penyusunan sebuah peta jalan politik untuk digunakan merancang sebuah UUD baru. Menteri Dalam Negri Hoshiyar Zebari hari Ahad mengatakan keadaan keamanan yang menurun dapat menunda penulisan UUD itu, yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi diadakannya pemilihan umum. Komentarnya dikeluarkan sementara sebuah suratkabar Amerika melaporkan bahwa pejabat-pejabat Amerika sedang mempertimbangkan alternatif untuk mengganti otoritas sementara itu karena AS merasa frustasi terhadap kegagalan dewan itu mengambil keputusan penting mengenai masa depan Irak.