Pemerintah federal India telah memberlakukan pemerintahan langsung terhadap negara bagian Jammu dan Kashmir. Keputusan itu diambil setelah para anggota parlemen setempat gagal menyetujui sebuah pemerintahan baru dan menteri utama yang akan segera pensiun, menolak memimpin sebuah pemerintahan pelaksana. Partai Konferensi Nasional pimpinan menteri utama itu menderita kekalahan besar dalam pemilu baru-baru ini, di mana tidak ada satu partai pun yang memenangkan suara mayoritas dalam parlemen negara bagian tsb. Kedua partai opposisi itu, yaitu Kongres dan Partai Demokrasi Rakyat, tidak mampu membentuk sebuah koalisi sebelum masa jabatan parlemen sebelumnya berakhir pada Kamis tengah malam. Perkembangan terjadi sewaktu India dan Pakistan memutuskan untuk menarik mundur sebagian pasukan yang digelar di perbatasan awal tahun ini, sewaktu ketegangan memuncak antara kedua negara.