Organisasi Amnesty International mengatakan, kondisi hak asasi di Timor Timur tidak dapat dijamin setelah wilayah itu berdiri sendiri dalam enam bulan.
Organisasi yang berkedudukan di London itu memberikan gambaran suram mengenai polisi dan peradilan Timor Timur, dengan mengatakan bahwa para pejabat peradilan menjadi sasaran ancaman dan intimidasi.
Organisasi itu juga mengatakan, pemerintahan sementara PBB di Timor Timur gagal menangani tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh tentara Indonesia dan milisi pro-integrasi tahun 1999.
PBB mengambil alih pemerintahan Timor Timur dua tahun lalu, setelah atas desakan internasional Indonesia menyetujui penempatan pasukan perdamaian di sana.