Kabinet Thailand menyetujui
penggunaan undang-undang keamanan yang keras di seluruh ibukota Bangkok dari
tanggal 28 November hingga tanggal 14 Desember untuk mengendalikan demonstrasi
di jalan-jalan oleh para pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra
yang hidup di pengasingan.
Undang-undang Keamanan Dalam Negeri memungkinkan tentara memberlakukan jam
malam, mengoperasikan pos-pos pemeriksaan, membatasi pergerakan para demonstran
dan bertindak dengan cepat jika demonstrasi oleh Front Bersatu untuk Demokrasi
melawan Kediktatoran berubah menjadi aksi kekerasan.
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan hari Selasa bahwa pemerintah meminta
penggunaan undang-undang tersebut karena pemerintah khawatir demonstrasi itu
akan terpecah menjadi kelompok-kelompok berbeda dan menyebar ke seluruh kota
itu.
Keprihatinan akan keamanan juga telah meningkat disebabkan rencana
kunjungan Perdana Menteri Abhisit
Vejjajiva ke daerah Chiang Mai, Thailand utara, kota asal Thaksin, untuk
menghadiri pertemuan bisnis hari Minggu, tetapi keputusan belum dibuat untuk memberlakukan
undang-undang itu disana.