Pemerintah militer Birma telah meratifikasi piagam baru ASEAN yang mengharuskan negara anggota menaati prinsip-prinsip demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Piagam yang sudah diratifikasi itu hari Senin diserahkan menteri luar negeri Birma, Nyan Win dalam konferensi tahunan para menteri luar negeri 10 negara ASEAN di Singapura.
Birma meratifikasi piagam setelah dikecam oleh anggota lain antaranya Filipina, Indonesia dan Thailand. Ketiganya tahun lalu sepakat menunda ratifikasi mereka sampai Birma memperbaiki rekam jejaknya di bidang hak asasi manusia.
Ketika membuka konferensi itu pekan ini perdana menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan ASEAN akan terus melaksanakan piagam meskipun ada tentangan dari sebagian anggota. Piagam yang bertujuan membawa ASEAN menjadi kawasan perdagangan bebas tahun 2015 menetapkan peraturan berunding antara sesama anggota dalam bidang perdagangan, investasi, lingkungan hidup dan topik lain.
Sementara itu, PBB dan ASEAN mengatakan Birma membutuhkan bantuan lebih dari satu miliar dolar dalam tiga tahun ke depan untuk bangkit dari akibat taufan Nargis. Taksiran itu diumumkan lewat pernyataan-bersama kedua organisasi hari Senin. Jumlah itu hanya teruntuk kebutuhan yang paling mendesak yaitu pangan, pertanian, dan rehabilitasi masyarakat.
Taufan Nargis menerpa daerah delta Irawadi Birma awal bulan Mei menewaskan lebih dari 84 ribu orang dan lebih 53 ribu lagi hilang.
Taksiran bersama PBB-ASEAN itu mengatakan taufan Nargis menimbulkan kerusakan senilai empat miliar dolar. Bencana itu menghancurkan 4 ribu sekolah, sekitar 75% dari fasilitas kesehatan, merusak atau membinasakan sekitar 800 ribu rumah dan lebih dari 600 ribu hektar pertanian.
Dalam jumpa pers di Singapura untuk mengedarkan taksiran itu, Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuan menyebut tugas membangun Birma luar biasa besar.
