Hasil investigasi menyimpulkan, militer dan pasukan keamanan sipil Indonesia merancang aksi kekerasan sewaktu referendum di Timor Timur tahun 1999.
Kesimpulan itu termaktub dalam laporan setebal 300-halaman yang disusun Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Laporan itu akan disampaikan hari Senin mendatang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Timur Jose Ramos Horta.
Komisi itu mengatakan, pihak berwenang Indonesia menyediakan dana dan senjata kepada milisi-milisi anti-kemerdekaan yang melakukan sejumlah besar kekejaman, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penahanan secara illegal.
Tetapi laporan itu mengatakan kelompok-kelompok pro kemerdekaan juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
PBB memperkirakan paling kurang seribu orang tewas di Timor Timur dalam kekerasan itu.
Komisi itu menyerukan kepada kedua presiden agar meminta maaf kepada rakyat mereka atas kekacauan itu.