Mahkamah Agung Amerika mengatakan para tersangka teroris asing yang ditahan di penjara Guantanamo dapat mempersoalkan tahanan mereka di pengadilan sipil. Presiden Bush mengatakan hari Kamis di Roma, beberapa jam setelah keputusan mahkamah bahwa tersangka teroris asing yang disekap di Guantanamo mempunyai hak berdasarkan UUD Amerika.
Bush mengatakan pemerintah akan mempelajari pendapat itu dan akan melakukannya dengan melihat kemungkinan diperlukannya tambahan UU yang sesuai.
Keputusan Mahkamah Agung hari ini adalah yang ketiga kalinya mahkamah memutuskan berlawanan dengan pemerintahan Bush dalam masalah tahanan Guantanamo.
Amnesty Internasional memuji keputusan Mahkamah Agung itu hari ini, mengatakan keputusan itu menegaskan kembali “hak asasi yang sudah lama diakui.” Organisasi HAM itu juga sekali lagi menyerukan agar penjara Guantanamo ditutup.
Dalam perkembangan lainnya, Mahkamah Agung AS juga mengatakan bahwa pengadilan federal tidak dapat menghalangi militer Amerika menyerahkan dua warganegara Amerika kepada yang berwenang Irak untuk diajukan ke pengadilan. Mohammad Munaf dituduh ikut mengambil bagian dalam penculikan tiga wartawan Rumania. Shawqu Omar dituduh membantu sebuah jaringan teroris.
Mereka ditahan di Irak oleh militer Amerika. Kedua orang itu mengatakan mereka dapat disiksa atau dibunuh kalau diserahkan kepada Irak. Tetapi Mahkamah Agung Amerika menyatakan AS tidak mempunyai kekuasaan untuk menghalangi penyerahan mereka kepada sebuah negara asing untuk diadili karena tindak kriminal.
Secara terpisah, Mahkamah Agung membuat keputusan yang merupakan kemunduran bagi para korban pelanggaran HAM oleh mendiang presiden Filipina Ferdinand Marcos. Pengadilan yang lebih rendah membuat keputusan yang menguntungkan 9.500 korban yang menuntut untuk mendapatkan kembali rekening bank senilai 35 juta dolar yang ditahan oleh Marcos.
Mahkamah Agung memutuskan sebuah pengadilan Filipina harus memutuskan kasus ini sebelum kasus itu dapat dipertimbangkan di Amerika Serikat.