Satu kelompok pro-demokrasi Birma mengatakan, pemerintah militer negara itu sedang melancarkan kampanye gangguan dan intimidasi menjelang referendum atas satu rancangan konstitusi.
Liga Nasional bagi Demokrasi mengatakan militer berkampanye terang-terangan tanpa pembatasan, tetapi kelompok oposisi tersebut dan para aktivis demokrasi dirintangi untuk berbuat serupa.
Kelompok itu – yang dipimpin oleh aktivis pro-dedmokrasi Aung San Suu-kyi mengatakan para anggota partai menghadapi ancaman serangan fisik. Kelompok itu menganjurkan pemilih supaya menolak referandum itu.
Seorang jurubicara satu kelompok yang mendukung demokrasi di Birma mengatakan, militer menggunakan referendum konstitusi itu untuk memperpanjang kekuasaannya. Katanya, penindakan serius sedang berlangsung untuk menjamin tidak ada yang memberi suara menolak pada referendum tanggal 10 Mei itu.
