Amnesty International menyerukan kepada pemimpin-pemimpin baru Pakistan agar memulihkan hak-hak yang menjadi lemah karena diberlakukannya keadaan darurat oleh Presiden Musharraf bulan November lalu.
Tim Parritt dari program Asia Amnesty hari Kamis mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah Pakistan di bawah keadaan darurat selama enam pekan melanggar UU nasional dan internasional. Parritt mengecam Presiden Musharraf karena mengganti hakim-hakim agung yang kritis terhadap pimpinannya, dengan hakim-hakim yang lebih tunduk kepadanya.
Ia juga memperingatkan bahwa para pengacara dan aktivis yang dituduh melakukan pelanggaran kriminal di bawah aturan keadaan darurat dapat menghadapi pemeriksaan pengadilan yang tidak adil.
Amnesty mendesak parlemen baru Pakistan agar memulihkan hak-hak dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin konstitusi dan hukum tidak digunakan sebagai alat politik.
