Tautan-tautan Akses

ASEAN Batalkan Taklimat Bagi Utusan Khusus PBB untuk Birma


Para kepala pemerintahan negara ASEAN yang ber-KTT di Singapura telah membatalkan taklimat yang tadinya hendak diberikan Utusan Khusus PBB Untuk Birma, Ibrahim Gambari tentang situasi di Birma.

Tuan-rumah KTT Singapura mengundang Gambari memberi taklimat pada KTT itu namun menurut para pejabat rencana itu dibatalkan karena ditentang keras oleh Birma. Gambari telah melakukan dua lawatan ke Birma sejak pemerintah militer di sana menumpas demonstrasi pro demokrasi bulan September lalu.

Para kepala pemerintahan ASEAN diperkirakan hari Selasa menandatangani piagam baru mewajibkan ASEAN memajukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Piagam masih harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing anggota. Presiden Filipina Gloria Arroyo Macapagal hari Senin memperingatkan Dewan Perwakilan negaranya mungkin tidak akan meratifikasi piagam kalau Birma tidak memulihkan demokrasi dan membebaskan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch telah meminta PBB mengenakan sanksi terhadap industri minyak dan gas Birma dan mencegat dana yang membantu mempertahankan pemerintah militer di negeri itu. Direktur kelompok Arvind Ganesan mengatakan hari Senin bahwa dana dari luar membuat pemerintah militer itu tidak peduli terhadap kritikan internasional dan permintaan supaya negara itu dikembalikan ke bawah pemerintahan sipil.

Human Rights Watch yang berkedudukan di New York itu mengeluarkan nama 27 perusahaan asing yang menanam modal dalam sektor perminyakan di Birma. Perusahaan itu, demikian dikatakan, berkedudukan di 13 negara termasuk di Amerika dan di banyak negara Asia tetangga Birma.

Uni Eropa hari Senin mengenakan sanksi baru terhadap Birma termasuk embargo atas impor kayu, batu permata dan logam dari Birma.

Dalam perkembangan lainnya, pemimpin oposisi Birma, Aung San Suu Kyi hari Senin bertemu dengan petugas penghubung pemerintah selama dua jam di wisma tamu negara.

XS
SM
MD
LG