Tautan-tautan Akses

Gambari: Harus Ada Insentif Sebagai Imbalan Reformasi di Birma


Utusan PBB ke Birma, Ibrahim Gambari, mengatakan insentif harus ditawarkan kepada para penguasa militer negara itu sebagai imbalan reformasi demokrasi.

Berbicara kepada wartawan di Jakarta hari ini, Gambari menyarankan agar negara-negara besar memberikan insentif kepada Birma untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dunia tidak hanya akan menghukum para penguasa militer negara itu.

Gambari berada di Jakarta sebagai bagian dari lawatan ke Asia untuk meningkatkan tekanan terhadap rejim militer di Birma setelah mereka melakukan penumpasan berdarah terhadap protes pro-demokrasi bulan lalu.

Dalam pada itu, Program Pangan Sedunia mengatakan hari ini, jutaan orang akan kelaparan di Birma, meskipun negara itu memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Direktur Regional Program Pangan Sedunia Tony Barbury mengatakan, diperkirakan lima juta orang atau sekitar sepuluh persen penduduk Birma, berada di ambang kelaparan.

Barbury menambahkan, upaya program itu di Birma terhambat oleh kekurangan dana dan kebijakan pemerintah yang membatasi gerakan pangan dan manusia.

Sementara itu di Birma, pemerintah militer mengatakan telah membentuk sebuah komite yang ditugasi merancang konstitusi negara itu. Media pemerintah hari ini melaporkan bahwa komite beranggotakan 54 orang itu akan diketuai oleh Ketua Mahkamah Aung Toe.

Langkah itu merupakan langkah lain dalam apa yang disebut oleh pemerintah militer itu “peta jalan” ke demokrasi yang dikatakan akan mengarah ke pemilihan di masa depan.

Aturan pengarahan untuk konstitusi baru itu diputuskan dalam pembicaraan selama 14 tahun yang berakhir bulan September lalu. Partai pemimpin oposisi dalam tahanan Aung San Suu Kyi tidak ikut serta dalam pembicaraan itu dan aturan pengarahan itu melarangnya untuk memegang sesuatu jabatan pemerintah.

Departemen LN Amerika hari Kamis mencela pemerintah Birma karena tidak menghentikan tindakan kerasnya, tidak pula membebaskan tahanan-tahanan politik atau membuka dialog dengan lawan-lawan politiknya.

Media pemerintah Birma mengatakan pemerintah masih menahan hampir 380 orang yang ditahan dalam aksi protes baru-baru ini.

XS
SM
MD
LG