Mahkamah Agung Sri Langka telah memerintahkan pemerintah menghentikan pengusiran etnis minoritas Tamil dari ibukota, Kolombo.
Mahkamah mengeluarkan perintah itu Jumat kemarin setelah gugatan hukum diajukan para aktivis politik yang mengatakan pengusiran paksa itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Hanya beberapa jam sesudah keputusan pengadilan itu, kantor Presiden Sri Langka Mahinda Rajapaksa mengeluarkan pernyataan memerintahkan penyelidikan terhadap operasi kepolisian. Dikatakan tindakan disipliner akan diambil terhadap pejabat manapun yang berbuat salah.
Hari Kamis, polisi me-razzia bagian kota Kolombo berpenduduk Tamil dan memaksa ratusan orang menaiki bus yang membawa mereka ke bagian utara dan timur negara itu. Jurubicara militer Sri Langka Prasad Samarasinghe menyebut alasan keprihatinan keamanan. Katanya mereka yang dideportasi itu berada di ibukota tanpa “alasan yang sah”.
