Kalangan oposisi di Libanon mengecam keputusan DK PBB untuk membentuk sebuah mahkamah untuk mengadili tersangka dalam pembunuhan mantan PM Libanon Rafik Hariri. Dalam pernyataan singkat hari ini, Ketua Parlemen Nabih berri mengatakan DK mengabaikan konstitusi Libanon ketika mengambil keputusan untuk membentuk mahkamah itu.
Berri adalah sekutu Hizbullah yang pro Suriah. Ia menolak menyidangkan parlemen untuk mengesyahkan pembentukan mahakamah itu. Hizbullah juga mengecam keputusan PBB hari ini sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Libanon. Tetapi putra Hariri dan pewaris politiknya, Saad, demikian pula PM Fuad Siniora hari Rabu mengatakan resolusi itu kemenangan bagi Libanon.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah membentuk mahkamah internasional untuk mengadili para tersangka dalam pembunuhan mantan Perdana Menteri Libanon Rafik Hariri dua tahun yang lalu. Sepuluh anggota Dewan Keamanan Rabu kemarin menyetujui rancangan resolusi untuk membentuk mahkamah tersebut – jumlah suara yang lebih dari cukup untuk mengesahkan rancangan resolusi tersebut.
Qatar, Indonesia, Afrika Selatan dan dua anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Rusia dan Cina, abstain. Rusia dan anggota Dewan lainnya yang menolak rancangan resolusi tersebut sejak lama mencela rancangan resolusi itu. Rancangan resolusi itu disponsori bersama oleh tiga anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Inggris, Perancis dan Amerika, ditambah Slovakia, Italia dan Belgia.
Resolusi itu akan mulai berlaku tanggal 10 Juni. Duta Besar Amerika di PBB, Zalmay Khalilzad, mengatakan mahkamah tersebut merupakan sebuah langkah penting.
