Lebih dari 100 anggota Parlemen Mesir dari golongan oposisi memboikot sidang perdebatan mengenai amandemen Konstitusi yang diajukan Presiden Hosni Mubarak. Para anggota yang umumnya anggota partai Islam – Ikhwanul Muslimin – hari Minggu melancarkan protes di luar gedung Parlemen sementara Parlemen bersidang.
Mereka menuduh amandemen itu cuma memberi pemerintah wewenang keamanan penuh, menyiapkan putra Presiden Mubarak – Gamal Mubarak – untuk menggantikannya dan menyingkirkan Ikhwanul Muslimin.
Lewat sebuah pernyataan kelompok hak asasi manusia internasional Amnesty International mendesak anggota Parlemen Mesir menolak amandemen itu. Amnesty mencap amandemen itu perongrongan paling serious terhadap keselamatan hak asasi manusia sejak undang-undang keadaan darurat diberlakukan setelah pembunuhan Presiden Anwar Sadat tahun 1981.
Tetapi menteri luar negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit mengeritik pernyataan Amnesty International itu dengan mengatakan yang bukan orang Mesir tidak berhak mengomentari soal dalam negeri Mesir. Amendemen Konstitusi itu juga akan mengurangi peranan hakim dalam memantau pemilihan dan melarang kelompok-kelompok agama membentuk partai politik.