Sebuah laporan baru memperkirakan 82 ribu orang telah terusir di Birma selama 10 tahun terakhir sebagai akibat apa yang disebut pelanggaran hak asasi dan kekejaman pemerintah.
Laporan itu dirilis hari Jumat kemarin oleh organisasi non-pemerintah, Konsorsium Perbatasan Birma Thailand. Menurut kelompok tersebut, wilayah yang paling menderita adalah negarabagian Karen Birma utara dan wilayah Pegu Birma bagian timur, dimana lebih dari 27 ribu orang lari menghindari operasi-operasi melawan pemberontakan.
Menurut penelitian itu, 232 desa hancur, dipindahkan secara paksa atau ditinggalkan dalam setahun terakhir. Dikatakan, operasi demikian selama 10 tahun terakhir telah menyebabkan lebih dari sejuta orang meninggalkan kampung halaman mereka.
Menurut kelompok itu, penelitian tersebut menggambarkan pemerintah militer Birma – yang dikenal sebagai Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara -- merupakan pelaku utama pelanggaran HAM ini dan melanggar kewajibannya berdasarkan hukum internasional menyangkut peri kemanusiaan.