Pemerintah militer Birma mengatakan keputusan Dewan Keamanan PBB bulan lalu untuk memasukkan masalah Birma dalam agendanya tidak akan mempengaruhi sidang konvensi konstitusi yang akan dimulai lagi hari Selasa ini, setelah ditunda selama sembilan bulan.
Dewan Keamanan PBB bulan lalu memasukkan Birma dalam agendanya, yang menempatkan negara itu dan pemerintahnya di bawah sorotan yang lebih besar. Banyak pengecam pemerintah Birma tidak menganggap serius konvensi itu karena para delegasi ke konvensi itu ditunjuk oleh pejabat-pejabat militer Birma.
Partai oposisi utama, Liga Demokrasi Nasional dan pemimpinnya Aung San Suu Kyi, memboikot konvensi itu. Pemerintah Birma mengatakan konvensi itu bagian penting dari apa yang mereka sebut tujuh langkah dalam peta jalan menuju demokrasi. Konvensi pertama diadakan pada tahun 1993.