Perdana Menteri Australia John Howard mengatakan dia sangat khawatir apakah resolusi PBB untuk mengakhiri konflik Israel-Hizbullah akan memiliki pengaruh lama. Kata Howard, resolusi yang disetujui Dewan Keamanan hari Jumat itu tidak akan berhasil jika tidak ada tekad jelas dan kewenangan untuk melucuti Hizbullah. Katanya resolusi itu kelihatan bagus di permukaan, tetapi dia risau oleh tidak adanya penjelasan mengenai perlucutan senjata.
Resolusi itu menyerukan agar “semua kelompok bersenjata” di Libanon dilucuti agar pemerintah memiliki wewenang tunggal atas senjata di negara itu. Howard juga mengatakan dia belum memutuskan apakah Australia akan menyumbang bagi pasukan PBB yang diperbesar di Libanon Selatan. Katanya, komitmen pasukan Canberra mungkin akan “sangat kecil” karena Australia memiliki tanggungjawab di tempat lain di dunia.
Sementara, Kabinet Israel telah bersidang dan memutuskan untuk menerima resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata dalam konflik yang sudah berlangsung sebulan dengan Hizbullah di Libanon. Media Israel mengatakan Perdana Menteri Ehud Olmert memperoleh dukungan mayoritas bagi resolusi itu. Berbicara menjelang sidang itu hari ini, Menteri Pariwisata Israel Isaac Herzog mengatakan pemerintah memandang positif resolusi itu dan berencana menaati gencatan senjata hari Senin. Katanya, Israel akan memantau Hizbullah untuk melihat apakah mereka menarik pasukan mereka keluar dari Libanon Selatan, seperti diharuskan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB hari Jumat.
Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengukuhkan pasukannya akan mematuhi gencatan senjata Perserikatan Bangsa Bangsa, namun katanya Hizbullah akan terus bertempur selama tentara Israel berada di Libanon. Perdana Menteri Libanon Fuad Siniora mengatakan kabinetnya menyetujui dengan suara bulat resolusi PBB itu Sabtu malam. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengatakan Olmert dan Siniora telah setuju gencatan senjata mulai ditaati Senin pagi.