Tautan-tautan Akses

Pemerintah Berharap Segera Sahkan UU Perjanjian Perdamaian RI-GAM


Pemerintah Indonesia mengatakan tidak akan dapat memenuhi jadwal bagi pengesahan undang-undang yang sangat penting bagi perjanjian perdamaian dengan gerakan separatis di Provinsi Aceh. Berdasarkan memorandum perdamaian yang disepakati bulan Agustus lalu, pemerintah memiliki waktu sampai hari Jumat untuk menyetujui undang-undang tata pemerintahan Provinsi Aceh.

Para pejabat mengatakan perlu tambahan waktu untuk menyusun rincian undang-undang yang kompleks itu. Mereka menegaskan undang-undang itu akan disyahkan secepat mungkin.

Pemerintrah di Jakarta dan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian perdamaian bulan Agustus untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung hampir 30 tahun. Sejak itu, pemerintah dan pemberontak telah memenuhi komitmen awal mereka. Tentara Nasional Indonesia menarik pasukan setelah pemberontak menyerahkan senjata mereka.

XS
SM
MD
LG