Mahkamah Agung Israel telah mengukuhkan rencana penarikan mundur pemerintah dari Jalur Gaza dan 4 pemukiman kecil di Tepi Barat. Mahkamah yang beranggotakan 11 hakim agung itu memutuskan hari ini bahwa rencana penarikan itu syah, dan ini tidak melanggar HAM para pemukim Yahudi yang menentang pemindahan tsb. Dalam pemungutan suara 10 banding 1 vote, para hakim itu menolak 12 petisi yang menentang rencana penarikan mundur bulan Agustus mendatang.
Keputusan Mahkamah dikeluarkan beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Israel Shaul Mofaz dan Menteri Dalam Negeri Penguasa Palestina Nasser Youssef sepakat untuk mengkoordinasi penarikan dengan cermat. Seorang pejabat Kementerian Pertahaan Israel mengatakan Palestina akan diberitahu sebelum pengungsian pemukiman, untuk memungkinkan mereka mencegah militan mengambil alih tanah-tanah kosong. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berada di Gaza untuk berbicara dengan militan untuk mempertahankan gencatan senjata Israel-Palestina yang terancam oleh dua hari kekerasan yang menewaskan 5 orang.